Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, mulai 12 hingga 25 Oktober 2020. PSBB transisi kembali berlaku setelah hampir sebulan masa PSBB lebih ketat jilid II diberlakukan.
Selama masa PSBB transisi, sejumlah aturan disusun Pemprov DKI Jakarta. Termasuk soal pelaksanaan resepsi hingga akad pernikahan.
Ada persetujuan teknis yang harus dilakukan saat masyarakat ingin menyelenggarakan resepsi atau akad pernikahan selama masa PSBB transisi. Hal ini disampaikan Pemprov DKI Jakarta dalam Protokol Khusus Industri Pariwisata yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta hari ini, Minggu (11/10/2020).
Dalam aturan PSBB transisi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta disampaikan, perlu adanya pengajuan permohonan dalam pelaksanaan resepsi dan upacara pernikahan. "Pengajuan permohonan dilakukan oleh pengelola gedung," kata Anies dalam salinan aturan PSBB transisi yang diterima IDN Times, Minggu.
Sejumlah protokol kesehatan tambahan aktivitas di dalam ruangan dengan pengaturan tempat duduk secara ketat, berlaku juga untuk kegiatan akad nikah, pemberkatan, dan upacara pernikahan. Kapasitas maksimal yang diizinkan sebanyak 25 persen.
Selain itu, jarak antar tempat duduk wajib minimal 1,5 meter dan orang yang hadir tidak diperkenankan berpindah tempat.
Alat makan dan minum juga harus disterilisasi. Pelayanan makanan selama masa PSBB transisi tidak diperkenankan dalam bentuk prasmanan. Kemudian, petugas yang hadir diminta menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan.
Selama masa PSBB transisi, juga ada aturan upacara pernikahan di tempat ibadah. "Tempat ibadah yang digunakan untuk pernikahan merujuk kepada ketentuan tentang fasilitas pernikahan," kata Anies, dalam aturan tersebut.
Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi, setelah hampir satu bulan menerapkan PSBB ketat jilid II. PSBB transisi akan dilaksanakan mulai 12 hingga 25 Oktober 2020, dan akan diperpanjang secara otomatis hingga 8 Oktober 2020 jika tidak ada penambahan kasus signifikan.
“Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki PSBB transisi, dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai 12 - 25 Oktober 2020,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan dikutip dari laman ppid.jakarta.go.id, Minggu (11/10/2020).