Insentif Nakes Dipotong, Anggota DPR Sebut Pemerintah Gak Manusiawi!

04 Feb 2021, 10:30 WIB

Ilustrasi. Petugas medis yang tangani pasien COVID-19 harus mengenakan alat pelindung diri atau APD (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyayangkan pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes). Apalagi pemotongan insentif nakes terjadi saat kasus COVID-19 terus melonjak tinggi.

“Inikah cara pemerintah berterimakasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemik menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi,” kata Mufida melalui keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

Mufida menekankan, beban kerja dari para tenaga kesehatan semakin berat. Jadi, sangat ironis ketika beban kerja semakin tinggi, insentif justru dikurangi sangat besar.

1. Pemerintah dinilai tidak peka dengan beban kerja nakes

Ilustrasi ruang isolasi pasien COVID-19. (ANTARA FOTO/Jojon)

Politikus PKS itu menilai, pemerintah seperti tidak punya kepekaan terhadap beban kerja para nakes yang harus berjibaku dengan membludaknya pasien. Padahal dalam bekerja, para tenaga kesehatan mempertaruhkan nyawa mereka karena risiko terpapar COVID-19 yang tinggi.

"Sampai 27 Januari sudah 647 tenaga kesehatan yang wafat terpapar covid-19 dan menjadi yang tertinggi di Asia. Paling banyak juga terjadi di bulan Desember ketika jumlah kasus positif sedang tinggi seperti juga di awal tahun ini," jelasnya.

2. Perlindungan nakes masih seringkali kurang memadai

Perawat ICU RSPP Modular Simprug, Novi Citra Lenggana (Dok. Humas RSPP)

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa tenaga kesehatan juga berkorban untuk berpisah dengan keluarga sementara waktu, demi mengurangi risiko penularan. Sementara sarana perlindungan diri mereka dalam bertugas seperti ketersediaan APD juga seringkali kurang memadai.

"Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang harus memproteksi diri dengan perlengkapan yang dibeli dengan uang sendiri karena masih terbatasnya APD. Banyak diantara tenaga medis yang tertular ini karena APD yang tidak memadai dan harus bertukar APD," papar Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

3. Penurunan insentif dikhawatirkan akan menurunkan semangat juang dan mental nakes

Ilustrasi nakes APD (ANTARA FOTO/Fauzan)

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengkhawatirkan penurunan insentif yang cukup besar bisa berakibat menurunnya semangat juang dan mental para tenaga kesehatan. Meskipun ia meyakini jiwa pengabdian para tenaga kesehatan di Tanah Air sangat tinggi.

Belum lagi perilaku masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan yang menambah beban berat tenaga kesehatan. Oleh karena itu Mufida meminta Menteri Kesehatan meninjau kembali kebijakan ini.

“Hargai dan berikan apresiasi yang layak kepada para tenaga medis yang berjuang dalam penanganan covid ini. Mereka berjuang demi kemanusiaan dan menjadi yang paling banyak berkorban diantara kelompok masyarakat lain dalam penanganan pandemi ini. Apalagi selama ini masalah insentif ini juga sudah banyak persoalan seperti insentif yang telat cair terutama di daerah-daerah," tegasnya.