Inspektorat Gali Motif Pejabat Dinkes DKI Pamer Gaji

Tim inspektorat juga mendorong Ngabila memperbaiki laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Syaefuloh menyebut, tim inspektorat membantu Ngabila berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Artinya kan kita semua para pejabat memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN itu, dan seluruhnya harus dilaporkan enggak boleh ada yang lewat. Kemudian termasuk sumber perolehan hartanya itu dari mana, itu sebagai bentuk akuntabilitas dari para penyelenggara negara," paparnya.

Syaefuloh mengimbau agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) mematuhi Surat Edaran Sekretariat Daerah yang berisi imbauan menerapkan pola hidup sederhana dan larangan flexing. 

"Saya dalam kesempatan ini sekaligus mengingatkan seluruh ASN untuk matuhi dan ikuti dan surat edaran Pak Sekda yang terbit beberapa waktu lalu untuk menerapkan hidup sederhana dan bijak dalam gunakan media sosial," imbaunya.

IDN Times mencoba menghubungi Ngabila, tetapi pejabat Dinkes tersebut menolak memberikan keterangan lebih lanjut.

Diketahui pemeriksaan tersebut merupakan imbas dari aksi Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama, yang memamerkan gajinya sebesar Rp34 juta per bulan di media sosial.

Dalam akun Twitter pribadinya, @Ngabila, pejabat Dinkes DKI Jakarta itu mengaku kenal dekat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ngabila lalu memamerkan pendapatannya mencapai Rp34 juta per bulan. Meski cuitan tersebut sudah dihapus, tetapi unggahan itu telah viral di media sosial.

"Saya teman Menkes tiap saat bisa saya kritik kapan saja. Saya bukan bawahannya. ASN mah kalau mau jilat itu jilat atasannya langsung promosiin. Saya eselon 4 di DKI, THP sudah Rp34 juta sebulan, ngapain capek-capek jadi eselon 2 Kementerian (Kesehatan). Kalau enggak kenal saya, jangan nakar, pasti salah," kata Ngabila dalam cuitannya yang diunggah ulang oleh akun@lambeturah.