Instruksi Lengkap Jokowi: Evaluasi PSBB hingga Transparansi Bansos

Jokowi meminta evaluasi dari wilayah-wilayah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi menginstruksikan agar wilayah PSBB menerapkan aturan yang ketat dan efektif.

Jokowi menuturkan, penerapan PSBB yang sudah ada di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota harus berjalam dengan ketat dan efektif. Ia meminta agar beberapa daerah yang sudah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua dilakukan evaluasi.

"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten yang melakukan PSBB," kata Jokowi yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5).

Pria kelahiran Solo itu juga menyampaikan wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB harus memiliki target-target terukur, seperti pengujian sampel dan tes PCR.

"Misalnya ada berapa jumlah pengujian sampel yang sudah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah di-tracing setiap hari, betul-betul ini harus dikerjakan," ujarnya.

Lalu, Jokowi juga minta dievaluasi apakah isolasi pasien COVID-19 sudah berjalan dengan benar. Menurutnya, masih ada beberapa pasien positif COVID-19 masih bisa keluar dari rumah sakit.

"Yang PDP masih beraktivitas ke sana kemari, kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula yang memiliki riwayat penyakit, komorbid, sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan," jelasnya.

Bukan hanya itu, Jokowi turut meminta agar data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan ke publik. Jokowi juga memerintahkan agar pembagian bantuan sosial bisa cepat sampai kepada tangan yang tepat.

Jokowi mengatakan, data penerima bansos harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah publik. Data yang terbuka juga membuat tim bisa langsung mengecek ke lapangan apabila ada yang tidak tepat sasaran.

"Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan persoalan timing betul-betul harus di-manage dengan baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah dan dari desa," ujar Jokowi.

Mengenai program jaring pengaman sosial, Jokowi meminta pendistribusiannya dilakukan dengan cepat dan tepat. Dia meminta agar pembagian bansos bisa sampai ke tangan yang tepat dengan baik.

"Saya minta minggu ini semua sudah diterima dan saya minta Mensos, juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir, saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya," kata dia.

Kemudian, Jokowi menginginkan agar segera dibuat hotline pengaduan bansos. Hotline itu diperlukan agar bisa tahu jika ada penyimpangan.

"Terakhir saya minta dibuat hotline pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan bisa kita bisa ketahui secara cepat," perintah Jokowi.

Menyoal para pekerja migran yang sudah tiba di Indonesia, Jokowi mengatakan sebanyak 89.000 pekerja sudah dipulangkan ke Tanah Air dan akan datang lagi 16.000 pekerja. Ia meminta agar para pekerja migran tersebut dikawal dengan ketat supaya tak menyebabkan klaster baru.

"Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia laporan yang saya terima sudah 89.000 yang sudah kembali dan mungkin akan bertambah 16.000. Ini perlu ditangani, dikawal secara baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul (COVID-19) gelombang kedua," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar klaster-klaster penyebaran virus corona diawasi dengan ketat. Salah satunya klaster jemaat tabligh akbar.

"Kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster, klaster pekerja migran, klaster jemaat tabligh, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, klaster industri, ini perlu betul-betul dimonitor secara baik," jelas Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta untuk dipastikan industri-industri yang masih beroperasi, terutama terkait dengan masalah protokol kesehatan.

"Yang lain juga klaster industri kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi yang mana harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak," ucapnya.