Interupsi Rapur DPR, Rieke Diah Ungkap Fenomena Pendangkalan Pelabuhan

Awalnya, Rieke mengapresiasi, keberhasilan pemerintah dan DPR dalam memperjuangkan masyarakat di Pulau Enggano tersebut, sehingga kini tidak lagi terisolir. Ia juga menyoroti ketegasan Presiden RI, Prabowo Subianto yang mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas perjuangan kita bersama. Akhirnya persoalan di Pulau Enggano bisa diselesaikan dengan baik. Hari ini Kapal MH Thamrin mengangkut penumpang dan KMP Pulo Tello mengangkut BBM ke Pulau Enggano. Terima kasih untuk pimpinan dan apresiasi yang luar biasa," ucap dia.

"Dan tentu saja saya mengapresiasi akhirnya Inpres Nomor 12 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 24 Juni 2025," sambungnya.

Rieke mengatakan, pelabuhan jadi infrastruktur penting bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di kepulauan. Namun, pemerintah dan DPR harus mulai serius meminimalisir ancaman pendangkalan laut yang berpotensi membuat pulau terisolir.

"Namun demikian pimpinan. Kita akhirnya menyadari betapa pentingnya pelabuhan yang akan mengakibatkan isolasi dan juga ketinggalan beberapa daerah yang merupakan Indonesia ini adalah negara kepulauan," tuturnya.

Lebih lanjut, Rieke memaparkan, sebanyak 19 pelabuhan mengalami pendangkalan. Ia meminta agar DPR dan pemerintah memperhatikan fenomena ini dan segera mencari solusi.

"Di regional 1 ada pelabuhan Malahayati, Loksemawe, Belawan, Kuala Langsa, TB Asahan, Dumai, Tanjung Pinang, dan Tembilahan. Regional 2 yang alami pendangkalan Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Bengkulu, Sunda Kelapa, Banten, Tanjung Priuk, dan Cirebon. Regional 3, Sampit, Batu Licin, Banjarmasin, Gresik, Terminal Teluk Lamon," tuturnya.

Padahal, kata Rieke, dana konsesi dan jasa labuh sebenarnya tersedia untuk menangani masalah ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2008 tentang pelayaran, PP Nomor 61/2009 tentang Kepelabuhan, PP Nomor 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, disebutkan bahwa otoritas pelabuhan mempunyai tugas dalam menyediakan dan memelihara penahan gelombang kolam pelabuhan dan alur pelayaran.

Namun ia mengungkap, adanya indikasi anggaran yang belum bisa dioptimalkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membenahi pelabuhan yang terjadi pendangkalan.

"Hanya saja terindikasi kuat uang yang masuk ke otoritas pelabuhan yang berada di kementerian perhubungan belum dioptimalkan untuk melakukan normalisasi pelabuhan. Padahal pelabuhan adalah entitas strategis untuk pertahanan keamanan negara apalagi dalam geopolitik, geoekonomi, dan proxy war perang dagang yang ada saat ini," tutur dia.