Jakarta, IDN Times - Wakil Direktur Komunikasi Politik Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin, Ipang Wahid, membantah tuduhan yang menyebut dirinya berada di balik beredarnya Tabloid Indonesia Barokah (IB).
"Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya bukan pembuat Tabloid Indonesia Barokah. Saya juga tidak tahu menahu tentang siapa yang nulis, siapa yang buat, siapa yang cetak," kata Ipang dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Selasa (29/1).
Untuk membuktikan klaimnya bahwa ia bukan pembuat Tabloid Indonesia Barokah, Ipang pun bersumpah atas nama Allah. “Di medsos malah saya bilangnya Demi Allah, saya bukan pembuat Tabloid Indonesia Barokah," kata Ipang.
Ia menyebutkan, di kalangan santri, ucapan Demi Allah bukanlah ucapan sembarangan. "Ini tidak main-main,” ujar Ipang Wahid.
Meski mengklaim bukan pembuat Tabloid Indonesia Barokah, namun ia mengaku dirinya pernah membuat konten kreatif untuk website tersebut. Namun, Ipang melanjutkan, siapa saja bisa mengisi konten di website Indonesia Barokah.
“IB itu adalah open platform, di mana semua orang bisa berkontribusi menyumbangkan konten kreatifnya selama tujuannya untuk kebaikan,” terangnya.
Dalam website Indonesia Barokah, ada 3 konten video kreatif yang dibuat oleh Ipang, masing-masing berjudul ‘Islam itu Indah’, ‘Deddy Mizwar’ dan ‘Parodi Bohemian'.
“Messagenya, salah satunya adalah melarang fitnah, hoax, ujaran kebancian dan lain-lain,” tuturnya.
Seperti diketahui, Tabloid IB edisi pertama muncul pada Desember 2018 dengan judul ‘Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?'
Pada halaman depan tabloid tersebut menampilkan karikatur orang memakai sorban dan memainkan dua wayang.
Kemunculan tabloid IB dianggap meresahkan kubu Prabowo-Sandiaga. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, mengancam akan melaporkan tabloid tersebut ke Bawaslu dan polisi karena mengangap kontennya berisi fitnah dan black campaign.
"Kita akan mencoba untuk kaji isinya, ketika ditemukan bukan sekadar hoaks tapi fitnah yang menjurus kepada black campaign yang dilarang, bukan saja melaporkan ke Bawaslu, tetapi akan melaporkan ke penegak hukum," kata Mardani dilansir dari Kantor Berita Antara, Sabtu (26/1).