1.978 Polisi Amankan Demo di Bawaslu dan KPU
Demo PMII ricuh di sekitar kawasan Istana Merdeka tuntut pertanggungjawaban Jokowi soal kasus KKN pada Senin (12/2/2024). (IDN Times/Sherlina Purnamasari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.978 personel untuk mengamankan unjuk rasa atau demo yang akan berlangsung di Patung Kuda, Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Senin (19/2/2024).
"Sebanyak 1.978 personel gabungan disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi di KPU maupun Bawaslu," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, saat dihubungi Senin (19/2/2024).
1. Rekayasa lalu lintas di tiga titik unjuk rasa
Demo di KPU (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)Susatyo mengatakan, selain mengamankan unjuk rasa di Patung Kuda, Bawaslu, dan KPU, polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar tiga titik aksi tersebut. Namun, dia belum merinci terkait skema rekayasa lalu lintas.
“Situasional,” kata dia.
2. Polisi mengimbau massa pengunjuk rasa tertib dan damai
Relawan Anies demo di KPU (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)Polisi juga mengimbau massa pengunjuk rasa agar tidak mengganggu ketertiban umum, serta merusak fasilitas umum di sekitar tiga titik unjuk rasa itu.
Editor’s picks
"Tertib dan damai," ujar Susatyo.
3. KPU didemo relawan Anies
Aksi demo di sekitar gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024). (IDN Times/Yosafat Diva)Sekelompok orang yang mengatasnamakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu dan Demokrasi menggelar aksi di depan Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024). Dalam aksi tersebut hadir sejumlah relawan pendukung paslon nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia (R-API), Fritz Alor Boy, menilai KPU terindikasi melakukan kecurangan dalam gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, terjadi penggelembungan suara hingga mendongkrak paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kami jelas, tuntutannya Ketua KPU harus diturunkan, usut tuntas seluruh kecurangan. Yang dirugikan siapa? Rakyat pendukung 01 dan 03!" ujar dia saat ditemui di lokasi.
Dia lantas meminta agar KPU bertindak profesional dan adil. Fritz juga mengecam sikap Presiden Joko "Jokowi" yang cawe-cawe di Pemilu 2024. Menurutnya, sikap Jokowi itu justru merusak demokrasi.
"Maka itu, kami datang ke sini, KPU harus adil, bukan ikut terlibat. Jokowi juga stop ikut cawe-cawe dan terlibat dalam kecurangan, demokrasi yang baik ini dirusak oleh Jokowi," ungkap Fritz.
Baca Juga: Demo Tolak Hasil Quick Count, Relawan Anies Tuding KPU Curang
Berita Terkini Lainnya
