DPR Terima Pertanggungjawaban Pemerintah Soal APBN 2018

Tiga RUU disahkan

Jakarta, IDN Times - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

"Apakah RUU tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 ini dapat disetujui?" kata Pimpinan Rapat Paripurna, Utut Adiyanto, di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7).

1. Seluruh anggota DPR yang hadir menerima laporan APBN

DPR Terima Pertanggungjawaban Pemerintah Soal APBN 2018IDN Times/Auriga Agustina

Merespons pertanyaan Utut yang juga merupakan anggota Fraksi dari PDIP, seluruh peserta paripurna kompak berseru, 'Setuju'.

Usai pernyataan itu, kemudian Utut mengetok palu menandakan seluruh peserta atau anggota DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam APBN 2018.

Baca Juga: Di Depan Anggota DPR, Sri Mulyani Pamerkan 5 Prestasi Pemerintah 

2. DPR mengesahkan dua RUU

DPR Terima Pertanggungjawaban Pemerintah Soal APBN 2018IDN Times/Kevin Handoko

Sebelumnya, DPR juga mengesahkan RUU Perjanjian RI-Iran tentang Ekstradisi. Pengesahan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Wakil Ketua Komisi III F-Demokrat Erma Suryani Ranik berharap pengesahan kedua RUU itu meningkatkan pemberantasan kejahatan di antara kedua negara.

"Pemerintah RI dan Iran sepakat telah mengadakan kerja sama yang telah disepakati pada 12 Desember 2016. Dengan adanya perjanjian tersebut, diharapkan pemberantasan kejahatan akan semakin meningkat," kata Erma.

3. Sepuluh fraksi DPR menyetujui RUU Perjanjian Ekstradisi RI-Iran

DPR Terima Pertanggungjawaban Pemerintah Soal APBN 2018IDN Times/Kevin Handoko

Sepuluh fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Perjanjian Ekstradisi RI-Iran dan RUU Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana RI-Iran. Wakil Ketua DPR Utut Adianto sebagai pemimpin rapat kemudian mengetuk palu tanda pengesahan.

"Izinkan saya menanyakan persetujuan terhadap anggota sidang RUU tentang pengesahan Republik Iran dan Republik Indonesia, apa bisa disetujui?" tanya Utut.

"Setuju," jawab peserta rapat.

4. DPR juga menyerujui RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

DPR Terima Pertanggungjawaban Pemerintah Soal APBN 2018Antara Foto/Yudhi Mahatma

Selain itu, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisiatif DPR, setelah 10 fraksi menyampaikan pendapatnya secara tertulis.

"Apakah RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber yang diusulkan Baleg DPR bisa disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI?" kata Utut.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Juga: Di Depan Anggota DPR, Sri Mulyani Pamerkan 5 Prestasi Pemerintah 

Topik:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya