KSP Paparkan Cara Jokowi Mengurus Papua
Dok. Biro Pers Kepresidenan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Berbicara Papua, dipastikan tidak akan habis dengan permasalahan ras, HAM, sosial, dan budaya. Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan ada pendekatan tertentu yang harus terus dilakukan untuk Papua.
“Pendekatan antropologi yang lebih mengedepankan budaya, dialog, dan mengedepankan Papua sebagai subjek dalam percakapan ataupun pembangunan. Kedua, pendekatan kesejahteraan selama ini urusan Papua seakan-akan urusan HAM, sipil, politik saja. Padahal urusan Papua demikian luas salah satunya HAM, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Jaleswari di acara diskusi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara virtual, Senin (29/6).
1. Presiden tidak sekadar mengeluarkan inpres percepatan pembangunan Papua
Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) (Dok. Istimewa)Dalam hal pendekatan ke Papua, kata Jaleswari, pemerintah Jokowi bukan hanya sekadar mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua barat 2018-2019 agar terjadi pemerataan dalam pembangunan daerah-daerah pinggiran. Sebelum itu, menurutnya, Jokowi juga melakukan blusukannya ke daerah-daerah terpencil di Papua.
“Langkah-langkah Presiden terlihat ketika 13 kali beliau ke Papua itu tidak hanya mendatangi wilayah yang mudah seperti Jayapura, Merauke, Sorong. Tapi beliau juga sampai Nduga, Asmat, Wamena, Intan Jaya dan lain-lain,” ujarnya.
“Saya rasa ini pesan simbolik bahwa seharusnya 13 kali itu para menteri lebih dari itu, deputi lebih dari itu. Artinya pengawasan pembangunan di Papua yang berjarak lima jam perjalanan bukan suatu yang mudah di-monitoring, evaluasi. Saya rasa jarak menjadi penting karena kita tahu jarak ini menjadikan pertimbangan beragam,” sambungnya.
Baca Juga: Bansos Tidak Maksimal, Tokoh Papua: Warga Papua Jangan Berharap
2. Jokowi minta ada evaluasi Bappenas soal percepatan pembangunan Papua
Editor’s picks
Menteri Bappenas Suharso di Konferensi Sanitasi dan Air Mineral Nasional 2019 (IDN Times/Shemi)Staf Ahli Menteri PPN (Bappenas) Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, mengatakan Presiden Jokowi meminta agar ada evaluasi untuk percepatan pembangunan Papua. Hal ini dalam menyikapi akan berakhirnya otonomi khusus pada 2021
“Sampai 2024 pembangunan di Papua bagaimana percepatanya, pelaksanaan otonomi khusus, mendorong transformasi ekonomi dan sektor ekonomi unggulan mana yang akan kita lakukan. Termasuk lima major project 2020-2024 meliputi pengembangan kawasan Kota Baru Sofifi dan Sorong, pengembangan wilayah adat Domberay dan Laa Pago, pengembangan Kawasan Perbatasan PKSN Jayapura dan PKSN Merauke; dan Pembangunan jalan trans atau lingkar pulau terluar/tertinggal Morotai dan Saumlaki,” ujar dia.
3. Tokoh Papua berharap Jokowi mampu meninggalkan legacy
Dok. Biro Pers KepresidenanTokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi menyambut baik usaha Jokowi untuk membangun Papua. Sebab, menurut Freddy, tidk mudah mengondusifkan isu di Papua.
“Membangun Papua tidak gampang
Bung Karno mengatakan ke Megawati, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan musuhmu sendiri ini kata-kata mas buat saya,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap Jokowi mampu meninggalkan legacy di Papua seperti presiden-presiden Indonesia sebelumnya. “Maksudnya harus mengubah ingatan penderitaan, menjadi ingatan kebahagiaan,” ujar dia.
Baca Juga: Papua Kembali Memanas, Ini Deretan Penembakan di Papua Sepanjang 2020
Topik:
Berita Terkini Lainnya
