Polri dan TNI Rumuskan Pola Pengamanan Baru di Papua
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengungkap gagasannya untuk tidak mengedepankan tindakan perang terkait permasalahan di Papua.
Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan merumuskan pola pengamanan terbaik bersama TNI untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.
“Kami akan koordinasi lanjut nanti dengan TNI untuk susun pola yang terbaik selesaikan (masalah di) Papua," kata Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops), Irjen Pol Imam Sugianto saat dihubungi, Selasa (9/11/2021).
1. Pola baru dibentuk menjelang Satgas Nemangkawi berakhir
Imam menjelaskan, saat ini di Papua sudah ada Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi melibatkan personel TNI dan anggota Polri yang bertugas melakukan pengamanan di Bumi Cendrawasih.
Namun, kata Imam, masa operasi Satgas Operasi Nemangkawi akan berakhir Desember 2021. Meski demikian, masa operasi tersebut akan diperpanjang 3 bulan ke depan.
Baca Juga: Keberanian Enam Polwan Anggota Satgas Nemangkawi Tumpas KKB di Papua
2. Pola baru operasi Nemangkawi dimulai awal tahun
Editor’s picks
Imam mengklaim Operasi Nemangkawi akan memiliki pola penanganan yang baru di awal Januari 2022 saat masa operasi satgas diperpanjang.
"Mulai awal Januari 2022, kami akan menyusun operasi baru. Tentunya dengan pola yang akan kami rumuskan pada bulan Desember nanti bersama TNI," katanya.
3. Jenderal Andika ingin menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ingin menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Hal itu, kata dia, terungkap saat Jenderal Andika menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI dalam uji kelayakan di Komisi I DPR RI.
Jenderal Andika, kata Abdul Kharis, menyatakan bahwa tidak pernah menganggap seluruh warga negara Indonesia sebagai ‘musuh’.
Abdul Kharis menceritakan bahwa Jenderal Andika tidak mungkin menganggap ‘musuh’ kalau mau menyelesaikan persoalan di Papua secara pertemanan untuk mengurangi distorsi dan tindakan.
Ia merasa senang dengan pernyataan dan komitmen Jenderal Andika tersebut dalam menyelesaikan persoalan di Papua dengan pendekatan humanis.
"Pertaanyaan saya apakah Bapak akan terapkan pada semua potensi kerusuhan atau potensi yang buat kerusuhan? (Jenderal Andika menjawab) 'ya, saya harus adil terhadap semua'. Hal itu yang saya catat dengan baik," ujarnya dikutip ANTARA.
Baca Juga: Dugaan Pelanggaran HAM di Papua, Jenderal TNI Andika: Saya Tidak Takut