Wacana Pemekaran, Kemendagri Sebut Papua Selatan Sudah Lampu Hijau
Dok. IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah tengah mempertimbangkan pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan di sana. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai melaksanakan Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/10).
"Kemarin waktu kunjungan ke Papua, kita melihat aspirasi masyarakat di situ, dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana sekaligus menjaga situasi keamanan. Di antaranya yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan ada Papua Pegunungan Tengah," kata Mendagri lewat keterangan persnya.
1. Papua Selatan sudah setuju pemekaran
IDN Times/istimewaIa menjelaskan, hingga saat ini arah pembicaraan pemekaran yang telah mendapatkan persetujuan gubernur adalah wilayah Papua Selatan yang meliputi beberapa wilayah.
"Di Papua itu ada tujuh suku besar. Nah yang sudah bulat itu. Artinya di Papua Selatan sendiri meminta, dan Pak Gubernur juga menyetujui. Dalam pembicaraan kemarin itu, Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mapi, Boven Digul, ini Karena salah satu syarat pemekaran minimal ada lima kabupaten/kota jadi dikembangkan kota Merauke," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Setujui Pemekaran Wilayah, Ini 9 Permintaan Tokoh Papua
2. Proses pemekaran masih tahap kajian
IDN Times/istimewaMeski demikian, ia menegaskan, pemekaran tersebut masih dalam proses kajian yang akan dilakukan lebih dalam dan secara bertahap, serta dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
"Nah ini yang kita lihat satu suara itu di Papua Selatan, sementara Papua Pegunungan Tengah silakan didiskusikan dulu aspirasi dari bawah. Kalau sudah cocok mungkin disepakati, kalau tidak cocok mungkin nanti dulu kita lakukan bertahap," terangnya.
3. Pemerintah masih mempertimbangkan aspek keamanan
Twitter/@KSPgoidHingga saat ini moratorium pemekaran masih dilakukan pemerintah atas sejumlah pertimbangan. Namun, khusus wilayah Papua, pemerintah tengah mengaji pengecualian atas moratorium pemekaran. Hal itu demi untuk pemerataan pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan.
Baca Juga: Tanpa Seragam Polri, Ini Potret Tito Karnavian Saat Kembali ke Papua
Topik:
Berita Terkini Lainnya
