Biar Melek Hukum, Kenali Berbagai Jenis Pengadilan Ini

2. Pengadilan Agama.

pa-pasuruan

Pengadilan ini dikhususkan bagi yang beragama Islam yang ingin mengajukan perkara mengenai perceraian, warisan, perkawinan, dan lain-lain yang diatur dalam agama Islam. Bagi yang non-muslim, perkara seperti perceraian akan ditangani di Pengadilan Negeri.

3. Pengadilan Militer.

pexels

Berwewenang untuk mengadili suatu perkara terkhusus jika oknum pelaku bekerja di institusi militer seperti tentara maupun polisi.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara.

pexels

Jika kamu memiliki masalah dengan negara, maka pengadilan ini adalah tempat yang tepat untuk mencari keadilan. Misalnya jika bermasalah dengan institusi negara seperti sekolah/perguruan tinggi , kamu bisa menuntutnya di pengadilan yang terletak di tingkat kota atau kabupaten.

Salah satu perkara besar yang pernah ditangani pengadilan ini adalah sengketa hasil Pemilihan Presiden 2014. Saat itu, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa mengajukan gugatan ke PTUN. Pasangan itu menuding ada yang janggal dalam proses Pilpres 2014.

5. Pengadilan Pajak

pexels

Merasa sudah membayar pajak tetapi tetap ditagih, ini adalah tempat yang cocok untuk mengadu. Sebaliknya, pengemplang pajak juga bisa diadili di sini. Salah satu kasus besar yang sempat ditangani lembaga ini adalah penggelapan pajak terbesar sepanjang sejarah yang dilakukan oleh Asian Agri Group.

6. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pexels

Dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi, pengadilan ini dikhusukan bagi para koruptor. Jangan coba-coba korupsi jika tak mau jadi pesakitan di pengadilan ini. 

7. Mahkamah Agung

pa-cilacap

Berfungsi untuk mengadili suatu perkara banding tingkat akhir dan keputusannya bersifat final. Artinya, inilah pengadilan tertinggi setelah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pihak yang berperkara dan tak puas di tingkat Pengadilan tinggi bisa mengajukan kasasi di sini. 

8. Mahkamah Konstitusi.

kabarpadang

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, lembaga ini juga memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.