Istana Bantah Bakal Ada Reshuffle Kabinet pada 8 Desember 2021

01 Des 2021, 22:19 WIB

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Istana membantah Presiden Joko "Jokowi" Widodo bakal melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju pada 8 Desember 2021. Kabar perombakan kabinet terus merebak usai Partai Amanat Nasional (PAN) resmi merapat masuk ke dalam kubu pemerintah. Informasi yang berkembang, Jokowi bakal memberikan jatah kursi Wakil Menteri bagi kader dari PAN.

"Setahu saya tidak ada rencana tersebut. Pokoknya semua menteri dan wakil menteri tetap bekerja seperti biasa. Jadi, kita juga terus waspada. Apalagi ini kan muncul varian baru COVID-19 omicron. Kita harus makin waspada," ujar Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/12/2021).

Apalagi jelang memasuki akhir tahun, muncul prediksi akan terjadi lonjakan gelombang ketiga COVID-19. Sebab, di masa libur natal dan tahun baru, mobilitas masyarakat semakin meningkat.

"Jadi, fokus kami adalah bagimana kita tetap meningkatkan perekonomian tetapi di waktu yang bersamaan COVID-19 tetap terkendali," kata dia lagi.

Apakah ini berarti bahwa perombakan kabinet berpeluang terjadi di akhir tahun?

1. Menteri Pratikno tegaskan tidak ada reshuffle kabinet hingga akhir 2021

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Pratikno pun menegaskan lebih lanjut bahwa presiden tidak memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet hingga akhir tahun 2021. Semua menteri, kata Pratikno, diharapkan fokus bekerja.

"Sampai saat ini belum ada rencana. Sampai sekarang lah ya," kata Pratikno.

Ia juga menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden mengenai kelembagaan, posisi wakil menteri memang tersedia di beberapa kementerian. Tetapi, bukan berarti semuanya wajib harus diisi.

"Semua diisi sesuai kebutuhan (pemerintahan). Kami sendiri secara kelembagaan akan merancang organisasi itu bersifat dinamis. Walau ada posisinya, bukan berarti harus diisi. Itulah mengapa ada beberapa (posisi wamen) sementeri di Kementerian Agama yang ada pos wamen tetapi tidak diisi," tutur dia.

Sementara, ketika ditanya mengenai posisi wamen di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pratikno juga menyebut posisi belum akan diisi. Padahal, saat ini kementerian yang dipimpin Nadiem Makariem tersebut sudah bertambah satu sektor baru yakni riset dan teknologi.

"Kami akan terus melakukan evaluasi dan tentu saja melihat beban tugas dan dinamika yang ada di kementerian yang bersangkutan. Sampai saat ini belum ada rencana pengisian," katanya.

2. Presiden Jokowi sempat memanggil beberapa menteri untuk bahas varian COVID-19 omicron

inforgrafis fakta varian Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)

Pratikno pun menjelaskan pada pagi tadi, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk membahas varian baru COVID-19 omicron. Varian ini resmi diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai varian yang diperhatikan.

Saat ini varian omicron sudah ditemukan di 20 negara. Singapura pun sedang melakukan pelacakan terhadap petugas di Bandara Changi yang sempat kontak erat dua penumpang maskapai Singapore Airlines.

Sebab, dua penumpang itu dinyatakan positif COVID-19 varian omicron ketika tiba di Sydney, Australia. Dua penumpang tersebut sempat transit di Negeri Singa usai melakukan perjalanan dari Johannesburg, Afrika Selatan.

"Kita belajar dari beberapa negara lain dengan adanya kasus ini. Intinya kita harus selalu waspada, stand by. Jadi, semua kapasitas yang ada harus selalu siaga. Dalam waktu dekat akan ada penjelasan lebih lanjut dari Menko terkait," kata dia lagi.

3. Menko Luhut larang pejabat negara melakukan perjalanan ke luar negeri

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Sementara, dalam keterangan tertulisnya, Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan melarang semua pejabat negara dari berbagai lapisan melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah varian omicron dibawa masuk ke Indonesia.

“Pejabat negara khususnya dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujar Luhut pada hari ini.

Sedangkan, bagi WNI biasa, pemerintah hanya bisa mengeluarkan imbauan untuk sementara waktu tidak bepergian ke luar negeri. Imbauan itu untuk menjaga agar situasi pandemik COVID-19 di Indonesia tetap terkendali.

Selain itu, ke depan pemerintah akan menambah durasi masa karantina bagi WNI dan warga asing yang datang di luar 11 negara. Bila semula durasi masa karantina wajib tujuh hari, maka ke depan akan ditambah menjadi 10 hari.

Luhut menjelaskan langkah tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan varian omicron ditemukan di lebih banyak negara. "Perpanjangan masa karantina akan mulai diberlakukan pada Jumat, 3 Desember 2021," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) itu.

Kebijakan mengenai durasi masa karantina akan terus dievaluasi seiring dengan informasi yang mengenai varian omicron.