Jakarta, IDN Times - Pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua selama hampir 1,5 tahun disambut baik banyak pihak. Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum untuk pembangunan di Kabupaten Nduga.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Rumadi Ahmad mengatakan penyelesaian ini sesuai arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sejak awal telah ditekankan prioritas utama adalah keselamatan sandera.
Rumadi menjelaskan pemerintah Indonesia melalui Satgas Damai Cartenz berhasil menjalankan misi pembebasan Kapten Philip tanpa kekerasan.
"Pemerintah terus menerus menggunakan soft approach dalam proses penyelesaian masalah ini, yang pada akhirnya berlangsung secara damai tanpa sebutir peluru pun ditembakkan oleh kedua belah pihak,” papar dia.
Hal ini, kata Rumadi, menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga keselamatan sandera dan menghindari tindakan militer yang bisa berisiko tinggi.
Selain itu, kata dia, proses damai ini tidak hanya melibatkan aparat keamanan, tetapi juga tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah, yang berperan penting dalam menciptakan situasi kondusif di lapangan.
Pembebasan Mehrtens menjadi momen penting untuk memulai pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Nduga. Rumadi mengatakan momentum ini harus dimanfaatkan pemerintahan baru untuk menciptakan kesejahteraan di wilayah yang selama ini tertinggal.
"Kita dapat memanfaatkan momentum pembebasan ini bagi penciptaan pembangunan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Nduga," ujarnya.
Kabupaten Nduga dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, dan indeks pembangunan manusia terendah di Papua Pegunungan.
Oleh karena itu, keberhasilan pembebasan ini diharapkan bisa menjadi awal dari upaya lebih serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan.
Selain pembebasan Mehrtens, peran instansi TNI dan Polri dalam proses ini menjadi sorotan penting. Rumadi menekankan sinergi antara TNI dan Polri perlu diperkuat, khususnya dalam mendukung proses pembangunan di wilayah-wilayah rawan konflik.
"Saat ini, sinergi tersebut perlu dan sesuai Instruksi Presiden, dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan pembangunan," kata dia.
Sinergi ini, menurut Rumadi, sangat vital dalam menciptakan stabilitas yang dibutuhkan untuk pembangunan. Selain berperan sebagai aparat keamanan, TNI dan Polri juga akan dilibatkan dalam pembinaan wilayah, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.