Istana Sebut Tak Ada Cawe-Cawe Jokowi di Polemik Kadin

16 Sep 2024, 13:15 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Anindya Bakrie menggelar Munaslub untuk menggantikan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, menimbulkan polemik di internal organisasi tersebut.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat dalam polemik Kadin dan menghormati lembaga independen.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang berpolemik. Sebab, kubu Anindya Bakrie tiba-tiba menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin.

Polemik itu juga ditarik sebagai anggapan adanya peran Presiden Joko "Jokowi" Widodo di balik polemik Kadin. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyebut tak ada cawe-cawe dalam hal tersebut.

"Tidak ada cawe-cawe dari presiden, itu urusan internal Kadin," ujar Ari kepada jurnalis, Senin (16/9/2024).

1. Jokowi disebut hormati Kadin

Presiden Jokowi pimpin sidang kabinet paripurna terakhir sebelum pensiun di IKN (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Ari mengatakan, Presiden Jokowi menghormati Kadin sebagai lembaga independen. Sehingga, apapun yang terjadi, tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," ucap dia.

Terkait pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, yang akan segera memproses kepengurusan Anindya Bakrie hasil Munaslub, Ari mengaku Istana belum menerima surat dari Kemenkumham.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," kata dia.

2. Menkumham sebut segera proses kepengurusan Kadin versi Munaslub

Menkumham RI Supratman Andi Agtas bicara kelanjutan RUU Pilkada. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Supratman Andi Agtas, mengaku segera memproses kepengurusan Kadin versi Munaslub di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie.

"Semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama?" ujar Supratman di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).

3. Menkumham sebut Munaslub urusan internal

Menkumham Supratman Andi Agtas; Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo; Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie (IDN Times/Dini S)

Menurut Supratman, Munaslub dan polemik Kadin adalah urusan internal. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah hanya melakukan pengesahan kepengurusan saja.

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," tuturnya.