Dalam pidato di Kongres VI Demokrat di Jakarta pada Selasa (25/2), Prabowo mengatakan Indonesia saat ini berupaya efisiensi dan merealokasikan dana untuk program-program yang lebih penting. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)
Lebih lanjut, Prasetyo menyebut, soal Demokrat yang belakangan mengubah sikapnya menjadi mendukung pilkada lewat DPRD, hal itu merupakan sikap masing-masing parpol.
"Itu sikap masing-masing partai," jelas dia.
"Ya kalau kami secara ini ya, dari Partai Gerindra ya, tidak ada masalah," imbuh Prasetyo.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan, hasil survei terbarunya yang menyatakan 66,1 persen responden menolak usul pilkada lewat DPRD. Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, hanya terdapat 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju.
"Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," kata Ardian dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026)
Ardian menjelaskan, dalam opini publik, ketika melewati batas 60 persen dari persetujuan publik, berarti efeknya sudah besar. Menurut dia, angka itu dihasilkan dari responden yang tersebar dari berbagai segmen.
Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari lintas gender. Baik laki-laki maupun perempuan, menolak jika sistem Pilkada tidak langsung diterapkan.
"Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga," kata dia.
