Demokrat Dukung Pilkada Tak Langsung yang Dulu Dibatalkan SBY, Kenapa?
- Partai Demokrat mendukung pilkada tidak langsung melalui DPRD sebagai respons terhadap tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung.
- Dede Yusuf menyoroti maraknya kepala daerah yang tersandung persoalan hukum setelah terpilih dalam pilkada langsung.
- Partai Gerindra juga mendukung wacana pilkada tidak langsung setelah melakukan kajian internal untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, membeberkan alasan partainya kini mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, melalui DPRD. Ia menegaskan, sikap tersebut bukan bentuk perubahan haluan politik Demokrat.
Menurut Dede, dinamika politik selalu bergerak mengikuti konteks zamannya. Ia menilai, dalam satu dekade terakhir, pelaksanaan pilkada langsung belum sepenuhnya melahirkan kepala daerah yang mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
"Tidak bisa dibilang berbalik pikiran ya, tetapi politik itu dinamis, tiap periode punya masanya, dan 10 tahun ini ketika kita sudah melaksanakan Pilkada terbuka," kata Dede kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
1. Singgung maraknya kepala daerah berurusan hukum
Dede menyoroti tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung. Kondisi ini, menurutnya, berkontribusi pada maraknya kepala daerah yang tersandung persoalan hukum setelah terpilih.
Ia memandang, pilkada tidak langsung melalui DPRD perlu ditempatkan sebagai diskursus kenegaraan untuk mencari sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dede juga menegaskan, konstitusi mengamanatkan pilkada dilaksanakan secara demokratis. Frasa demokratis, kata dia, tidak semata dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.
"Tertutup artinya apa? Dipilih oleh DPRD karena itu bagian dari perwakilan. Oleh karena itu tidak melanggar undang-undang, dan kita bisa mencoba dengan tujuan melakukan efisiensi penghematan terhadap alokasi anggaran," kata dia.
2. Pilkada tidak langsung harus melibatkan rakyat
Lebih lanjut, Dede menyinggung banyaknya pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada 2024. Ia menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari praktik politik uang yang masih marak terjadi.
Meski mendukung pilkada tidak langsung, Demokrat menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pemilihan kepala daerah.
"Itu nanti melalui teknisnya, apakah dalam pemaparan visi-misi kampanye atau mungkin juga kita menyebutnya town hall meeting," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Demokrat, lanjut Dede, menjadikan pengalaman 10 tahun terakhir sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada langsung dan terbuka.
"Jadi sekali lagi pada prinsipnya Demokrat ikut pada pilihan presiden. Karena presidenlah yang akan menjaga dan mengawal demokrasi kita agar berjalan dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Sebagai catatan, pilkada tidak langsung sempat diundangkan pemerintah. Namun, aturan tersebut kemudian dibatalkan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
3. Gerindra terbuka dukung pilkada tidak langsung
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan partainya terbuka mendukung wacana pilkada tidak langsung, yakni dengan melalui DPRD.
Menurut Prasetyo, diperlukan keberanian untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang dinilai memiliki banyak sisi negatif, terutama terkait tingginya biaya politik.
"Kami berpendapat memang kita harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," kata Prasetyo Hadi.
Prasetyo menegaskan, wacana tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Gerindra, kata dia, telah lama melakukan kajian internal untuk menggali kemungkinan kembali ke sistem pilkada tidak langsung.
Saat bertugas di Komisi II DPR RI, kajian tersebut telah dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
"Pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya. Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya," kata Menteri Sekretaris Negara RI itu.
Dengan menguatnya kembali wacana pilkada tidak langsung, perdebatan mengenai arah demokrasi lokal dan efisiensi politik nasional diperkirakan akan semakin mengemuka dalam waktu dekat.
