Jakarta, IDN Times - Tim Penanganan dan Pencegahan Perundungan Kekerasan Seksual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dian Kartika Sari mengatakan, istri korban pelecehan seksual di kantor KPI sampai mengalami keguguran akibat masalah yang dialami suaminya.
"Istri dari MS keguguran. Jadi dia tertekan ya. Karena dia satu-satunya orang yang agak tegar," terang Dian saat ditemui di Kantor KPI, Selasa (29/11/2021).
Dia menuturkan, saat kasus kekerasan seksual yang dialami suaminya mencuat ke permukaan, sang istri menjadi satu-satunya orang yang 'dipaksa' tegar.
"Karena dia satu-satunya orang yang agak tegar, jadi dia mendampingi ibunya karena ibunya stres sekali, mendampingi suaminya, dan mendampingi anaknya yang masih kecil karena suaminya mengurung diri. Menarik diri," tuturnya.
Usia kehamilan istri korban MS, ujar Dian, baru 2,5 bulan. Sang istri belum dapat ditanya banyak, namun Dian memastikan bahwa salah satu faktor keguguran yang dialaminya karena tertekan.
"Kemarin belum bisa diwawancarai. Saya cuma nanya itu, apakah kamu stres karena situasi ini? Iya betul. Jadi itu terkonfirmasi dia stres karena kasus perundungan ini," ungkap dia.
Adapun, KPI baru saja membentuk Tim Penanganan dan Pencegahan Perundungan Kekerasan Seksual yang beranggotakan 7 orang, terdiri atas 5 pegiat HAM dan 2 komisioner KPI Pusat.
Tim ini dibentuk pada 16 November 2021 lalu. Dian Kartika Sari merupakan pihak eksternal sebagai aktivis perempuan dan HAM.
"Tugas mereka melakukan pendampingan korban dan perumusan kebijakan/pedoman internal, dalam penanganan serta pencegahan perundungan serta kekerasan seksual di lingkungan KPI Pusat," kata Ketua KPI Agung Suprio, Selasa (29/11/2021).
Sebagai informasi, kasus ini bermula ketika keterangan tertulis yang disebut berasal dari MS menyebar dan viral. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa MS telah menjadi korban dugaan pelecehan seksual hingga perundungan ketika bekerja di kantor.
Ia mengaku sudah tak kuat dan menjadi trauma karena tindakan tersebut, dan meminta bantuan sejumlah pihak termasuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga Komnas HAM untuk menyelesaikan kasusnya. Kemudian, ia bersama kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM pada 6 September 2021.