ITDP: Mandat Transportasi Publik Harus Jelas Agar Jadi Prioritas

04 Mei 2026, 06:00 WIB

Deti Mega Purnamasari

ITDP: Mandat Transportasi Publik Harus Jelas Agar Jadi Prioritas

Ilustrasi penumpang antre naik bus. (Dok. ITDP)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

ITDP Indonesia menilai mandat transportasi publik harus diperjelas agar mendapat prioritas setara dengan sektor pendidikan dan kesehatan dalam perencanaan serta pendanaan daerah.
Lemahnya koordinasi antarwilayah dan keterbatasan pembiayaan menjadi hambatan utama pengembangan transportasi publik, terutama di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek.
Deliani Siregar menegaskan pentingnya menjadikan transportasi publik sebagai fondasi mobilitas perkotaan melalui kebijakan kuat dan kolaborasi lintas sektor demi sistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

3 Mei 2026

Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, menyampaikan dalam FGD bahwa mandat transportasi publik harus jelas agar menjadi prioritas. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antarwilayah dan keterbatasan pembiayaan di luar Jakarta.

kini

Mekanisme sertifikasi karbon untuk sektor transportasi di Indonesia belum tersedia, sehingga potensi pendanaan dari skema tersebut masih tertutup.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menekankan pentingnya mandat yang jelas bagi transportasi publik agar menjadi prioritas dalam kebijakan dan pendanaan nasional maupun daerah.
Who?
Pernyataan disampaikan oleh Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, dalam kegiatan diskusi kelompok terarah mengenai transisi energi transportasi di Indonesia.
Where?
Kegiatan berlangsung di Jakarta dalam forum focus group discussion bertajuk “Menuju Transisi Energi Transportasi yang Berkeadilan di Indonesia.”
When?
Pernyataan disampaikan pada Minggu, 3 Mei 2026, sebagaimana tercantum dalam siaran pers yang diterima saat itu.
Why?
Mandat transportasi publik dinilai belum jelas karena tidak termasuk dalam standar pelayanan minimal, sehingga anggarannya sering kalah bersaing dengan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
How?
ITDP mendorong penguatan kebijakan lintas sektor serta koordinasi antarwilayah agar perencanaan dan pendanaan transportasi publik lebih konsisten dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada bu Deliani dari ITDP yang bilang kalau transportasi umum di Indonesia belum jadi hal penting seperti sekolah dan rumah sakit. Katanya uang buat transportasi sering kalah sama hal lain. Di Jabodetabek juga banyak daerah susah kerja sama soal bus TransJakarta. Bu Deliani mau supaya nanti transportasi umum jadi kuat, adil, dan bantu orang jalan dengan mudah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan ITDP Indonesia menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen kuat untuk memperkuat peran transportasi publik sebagai fondasi mobilitas perkotaan. Melalui penekanan pada kejelasan mandat, koordinasi antarwilayah, serta kolaborasi lintas sektor, diskusi ini membuka ruang bagi perencanaan yang lebih konsisten dan berkeadilan dalam mendukung kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menilai mandat untuk transportasi publik di Indonesia harus jelas agar menjadi prioritas seperti bidang lainnya.

Hal itu disampaikan Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, dalam focus group discussion (FGD) bertajuk 'Menuju Transisi Energi Transportasi yang Berkeadilan di Indonesia.'

Menurut Deliani, transportasi publik tidak masuk dalam standar pelayanan minimal (SPM) seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, anggaran transportasi kalah bersaing dengan sektor lain dalam proses negosiasi anggaran daerah.

"Penguatan mandat ini penting agar transportasi publik dapat direncanakan dan didanai secara lebih konsisten, tidak hanya bergantung pada prioritas jangka pendek, tetapi sebagai bagian dari layanan yang dibutuhkan masyarakat," ujar Deliani dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

1. Tanpa mandat jelas, transportasi publik akan selalu kurang prioritas

Ilustrasi orang menyeberang. (Dok. ITDP)

Menurut Deliani, peran transportasi publik dalam mobilitas masyarakat sangat penting. Dengan demikian, posisinya juga harus diprioritaskan agar bisa membantu warga dalam menjalankan aktivitasnya.

"Tanpa mandat yang jelas, transportasi publik akan selalu berada dalam posisi yang kurang prioritas, padahal perannya sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan produktivitas kota," kata dia.

2. Lemahnya koordinasi antarwilayah

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Selain itu, kata dia, lemahnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan transportasi metropolitan menjadi masalah lainnya.

"Di kawasan Jabodetabek misalnya, perluasan layanan TransJakarta ke kota penyangga kerap terhambat oleh perbedaan kewenangan, ketidaksepakatan pembiayaan antardaerah, hingga ketidakjelasan siapa yang memimpin koordinasi," kata dia.

Menurut Deliani, di sisi pembiayaan, daerah-daerah di luar Jakarta menghadapi hambatan struktural yang serius.

Selain keterbatasan APBD, banyak daerah yang belum memiliki kapasitas teknis untuk mengakses skema pembiayaan kreatif seperti Land Value Capture (LVC) atau green financing.

"Sementara itu, mekanisme sertifikasi karbon untuk sektor transportasi di Indonesia hingga kini belum tersedia, menutup salah satu potensi sumber pendanaan yang sudah dimanfaatkan negara lain," ujar dia.

3. Transportasi publik harus jadi fondasi utama

Koridor 9 Transjakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Deliani berharap, ke depannya transportasi publik di Indonesia harus jadi fondasi utama mobilitas perkotaan.

Hal itu harus ditopang dengan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor.

"Ke depan, transportasi publik perlu diposisikan sebagai fondasi utama mobilitas perkotaan. Dengan kerangka kebijakan yang lebih kuat dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat memastikan sistem transportasi yang lebih andal, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat," ucap dia.