Izin Kampanye AMIN di 6 Lokasi Tiba-tiba Dicabut, Hamdan: Ini Gak Fair

29 Des 2023, 09:08 WIB

Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva Curiga ada skenario di balik penghapusan Pilkada Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol).

Jakarta, IDN Times - Dewan Pembina Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Hamdan Zoelva, mengaku prihatin dengan sikap para penyelenggara negara yang sering mencabut izin kampanye bagi AMIN. Dalam catatannya, peristiwa semacam ini sudah terjadi enam kali. Alhasil, mereka terpaksa sering mengubah lokasi untuk melakukan kampanye di waktu mendesak.

"Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak fair terhadap paslon nomor urut satu! Oleh karena itu kami meminta kepada pemda di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah memberikan izin (kampanye) konsisten hingga di akhir," ujar Hamdan di Rumah Perubahan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/12/2023).

"Jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap untuk menyampaikan kabar. Jadi, ini termasuk kategori kebijakan yang tidak fair," katanya lagi.

Ia pun menilai ada banyak praktik dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi belakangan namun tidak ditindak oleh Bawaslu. Dugaan kecurangan itu terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

"Jadi, saya perlu ingatkan bila terbukti sudah terjadi kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif dapat mengakibatkan batalnya hasil pemilihan umum," tutur dia.

1. Daftar enam izin kampanye Anies yang dicabut mendadak

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan ketika berbicara di Semarang. (Tangkapan layar YouTube KIB)

Berikut adalah daftar enam izin kampanye Anies yang tiba-tiba dicabut oleh Pemda dan dicatat oleh tim hukum nasional AMIN:

Pencabutan izin acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai NasDem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh
Pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam
yang bakal dihadiri Anies Baswedan.
Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di
Pekanbaru, Riau.
Upaya pencabutan Izin kegiatan Anies Baswedan di Ciamis dan Tasikmalaya. Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan.
Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya
beberapa jam sebelum acara digelar.
Pencabutan izin acara "Desak Anies" di Arena Terbuka Taman Budaya Provinsi NTB.
Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food court.

2. Tim hukum AMIN catat ada tiga dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan paslon 2

Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka saat berkunjung ke Sulawesi Utara (Tim media Gibran)

Hamdan juga menyebut tim hukum nasional AMIN setidaknya mencatat ada tiga dugaan pelanggaran pemilu terkait paslon Prabowo-Gibran. Bahkan, menurutnya hal tersebut sudah didesain.

Pertama, pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia. Acara tersebut dihelat pada 19 November 2023 lalu di Senayan dengan tajuk Silaturahmi Nasional Desa Bersatu. Acara itu diikuti oleh 8 perangkat desa. Publik melihat paslon tertentu memobilisasi para kepala desa untuk hadir dalam acara tersebut.

"Cawapres Gibran hadir di sana dan tidak merasa bersalah sedikit pun," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Selain itu, ada pula dugaan pelanggaran saat acara Car Free Day (CFD) pada 3 Desember 2023 lalu. Di mana, Gibran dan sang istri membagikan susu kotak. Padahal, sudah jelas di dalam Peraturan Gubernur bahwa CFD terlarang untuk aktivitas politik.

Dugaan pelanggaran ketiga yakni melibatkan anak-anak di dalam kampanye. Hal tersebut berlangsung di Penjaringan, Jakarta Utara pada 1 Desember 2023 lalu. Saat itu, anak-anak yang hadir di kampanyenya agar naik ke atas panggung untuk dibagikan buku dan susu.

Namun, Hamdan menilai laporan tim hukum AMIN terkait dugaan pelanggaran pemilu sering kali tidak direspons positif oleh Bawaslu.

"Itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu paslon. Kami catat semua apa yang terjadi," kata dia.

3. Tim hukum AMIN dorong kader dan relawan agar tidak takut laporkan dugaan kecurangan

Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva sebut Anies-Muhaimin akan jamin kebebasan berpendapat. (IDN Times/Amir Faisol)

Hamdan pun mendorong agar seluruh kader dan relawan tidak takut melapor ke pengawas pemilu. Sebab, ini menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh peserta, relawan serta kader untuk menjawab agar pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang bersih.

"Tidak usah takut karena kami akan mengawal saudara-saudara. Tim kami di seluruh Indonesia akan mengawal saudara-saudara dengan memberikan perlindungan hukum. Tidak usah takut bila ada ancaman," kata Hamdan.

Ia juga menyebut timnas AMIN turut menemukan banyak alat peraga kampanye dari pihaknya yang dirusak. Oleh sebab itu, mereka berharap aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap para pelaku.

"Karena kalau tindakan itu tidak ditempuh oleh aparat pemerintah yang menegakan hukum, maka nanti para pendukung akan mengambil jalan hukumnya sendiri-sendiri," katanya.