Jadi Kepala BNPT, Ini Sepak Terjang Boy Rafli di Korps Bhayangkara

Berdasarkan penelusuran IDN Times, Boy merupakan lulusan akademi kepolisian (Akpol) tahun 1988. Kala itu dia lulus dengan pangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda).

Perwira berusia 55 tahun itu berpengalaman dalam bidang reserse. Ketika berpangkat Komisaris Polisi pada tahun 1999, dia ditugaskan ke Bosnia sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda XIV.

Boy juga pernah mengemban beberapa jabatan strategis. Di antaranya, Wakapolres Metro Jakarta Utara, Kapolres Kepulauan Seribu, Kapolres Pasuruan, Kepala Unit (Kanit) Negoisasi Subden Penindak Desnsus 88 Anti-Teror Polri.

Tak hanya itu, Boy juga pernah berkiprah dalam jabatan kehumasan. Pada 2009, dia didapuk sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tahun berikutnya, dia menjadi Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri.

Selang dua tahun kemudian yakni, tahun 2012, Boy menjadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri. Pangkatnya pun naik jadi Jenderal bintang satu alias Brigadir Jenderal (Brigjen).

Tahun 2014, Boy ditugaskan menjadi Kapolda Banten. Bersamaan dengan itu, pangkatnya naik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen). Tahun 2016, Boy kembali bertugas di bidang kehumasan menjadi Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri. Setahun berselang, dia ditugaskan menjadi Kapolda Papua.

Tahun 2018, Boy ditunjuk menjadi Wakalemdiklat Polri. Dan hari ini, resmi menjabat sebagai Kepala BNPT.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, penunjukkan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT adalah sebuah maladministrasi. Neta menilai, tindakan Idham melampaui wewenangnya dan mengintervensi Jokowi.

"Pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang Presiden. Bahkan, presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang," kata Neta, Minggu (3/5).

Neta mencontohkan, ketika Irjen Pol. Ansyaad Mbai menjabat sebagai Kepala BNPT periode 2011 - 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  memperpanjang masa jabatannya. Meski kala itu Ansyaad sudah pensiun dari Polri, dia tetap menjabat sebagai Kepala BNPT.

"Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu buru hendak mencopot Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. Ada apa dengan Kapolri?" ungkap Neta.

Neta menambahkan, tidak ada alasan yang jelas mengganti Suhardi Alius. Track record Suhardi, kata Neta, juga tidak bermasalah. Semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi.

"Bahkan, Suhardi punya prestasi yang sangat menonjol, yakni selama dia memimpin BNPT aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup. Sehingga, Densus 88 bisa membersihkan kantong- kantong terorisme dengan landai di berbagai daerah," tutur Neta.

Menanggapi kritikan tersebut, Boy mengatakan penunjukannya sudah sesuai dengan administrasi negara.

"Berdasarkan surat keputusan Pak Kapolri bahwa saya ditugaskan menjadi Pati Densus 88 yang akan ditugaskan ke BNPT," kata Boy usai dilantik di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

"Jadi bukan diangkat sebagai kepala. Sedangkan kita tahu pengangkatan Kepala BNPT berdasarkan Keputusan Presiden," kata Boy lagi.

Mengenai tugasnya sebagai Kepala BNPT, Boy mengaku mendapatkan instruksi dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan upaya-upaya deradikalisasi yang telah dicapai, seperti program mantan napi teroris yang bekerja sama dengan BNPT agar ideologi mereka bisa menyatu dengan konstitusi negara.

"Mantan napi terorisme, yang saat ini bekerja sama dengan BNPT untuk kembali pada pemikiran-pemikiran yang mungkin selama ini tidak sejalan. Sejalan utamanya adalah terkait dengan konstitusi negara, tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa, inilah yang harus kita sinkronkan," ujar dia.

Boy mengatakan, dia akan berkomitmen untuk memperkuat lembaga BNPT. Selain itu, masalah terorisme harus dicari hingga ke akar masalahnya agar teroris bisa diberantas tuntas.

"Kejahatan terorisme harus kita cari akar masalahnya, kita upayakan membangun jalinan kerja sama dan tentu dalam mencapai upaya keberhasilan yang diinginkan," kata Boy.

Boy menuturkan, dalam memberantas terorisme memang dibutuhkan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. Pendapat dia, terorisme adalah kejahatan yang mengedepankan ideologi kekerasan dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga jangan dianggap remeh.

"Jadi optimalisasi kerja sama ke depan kita tidak boleh underestimate, tidak boleh anggap remeh setiap gelagat yang mengarah ke perbuatan-perbuatan teror," ucap Boy.