Jakarta Targetkan Jadi Kota Wisata Halal 2020

07 Mar 2018, 11:45 WIB

IDN Times/Reza Iqbal

Jakarta, IDN Times – Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan akan menjadi kota wisata halal pada 2020. Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Wisata Halal kerja sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Masyarakat Ekonomi Syariah.

“Kita ingin 2020 Jakarta bisa mencapai target sebagai kota dengan destinasi dan wisata halal yang bisa bersaing,” kata Sandiaga, di Ruang Serba Guna Lantai 22 Blok G Balai Kota Jakarta, Rabu (7/3).

1. Wisata halal dengan budaya lokal

Sandiaga mengatakan bahwa rencana ini akan direalisasikan dengan menampilkan produk-produk unggulan di Jakarta seperti kuliner, fashion dan destinasi yang ada.

“Destinasi seperti Kota Tua dan Kepulauan Seribu. Di Selatan juga ada Setu Babakan yang bisa kita dorong sebagai pusat kuliner, pusat budaya betawi yang tentunya bisa dietalasekan sebagai destinasi halal yang mudah-mudahan bisa menarik lebih banyak wisatawan dan menciptakan lapangan kerja” paparnya.

2. Targetkan satu juta turis

Ia berharap Jakarta akan terus berbenah untuk wisata halal ini. Ia optimis dalam 5 tahun ke depan ada 1 juta turis mancanegara yang akan datang ke Jakarta.

“Kita juga targetkan satu juta global halal tourism bisa datang ke Jakarta untuk lima tahun ke depan,” kata dia.

3. Siapkan tenaga kerja dari sekarang

Dengan bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini ingin ada lapangan kerja yang dapat disiapkan sejak dini. Ia tidak ingin begitu wisata halal ini meledak, namun kurang sumber daya manusia.

“Dengan tenaga kerja yang siap. Jadi kita tidak harus mengimpor tenaga kerja dari asing untuk pariwisata halal ini, begitu booming. Tapi kita sudah siapkan SDM-nya,” katanya.

4. Pergub masih perlu revisi

Untuk memulai, Pemprov DKI telah menyiapakan peraturan gubernur (Pergub) wisata halal yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Namun, Sandiaga mengatakan masih ada revisi. Beberapa hal yang ada dalam pergub seperti lokasi wisata, insentif, kesiapan SDM, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana yang terlibat dan bertanggung jawab, termasuk peraturan turunannya.

“Kita harus ada revisi sedikit. Berkaitan dengan beberapa perkembangan terkini. Itu nanti sekarang lagi dibicarakan di FGD ini. FGD ini akan memberikan masukan apa saja yang perlu direvisi. Dan target-target apa yang dipertajam,” jelasnya.

5. Halal tapi tidak radikal

Sandiaga menolak jika nantinya konsep wisata halal ini akan diterapkan secara radikal. Misalkan seperti transportasi yang memisahkan antara laki-laki dengan perempuan.

“Gak sampai segitu. FGD di sini kita akan dorong sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, gitu. Di Arab Saudi sendiri sekarang kan kita lihat memang sudah ada tren. Tapi wisata halal itu tidak berarti kita menerapkannya secara radikal gitu. Tapi kita memberikan opsi bagi pariwisata yang berbasis syariah,” jelasnya.