Jaksa yang Kena OTT Telah Tiba di Gedung KPK

Menurut Febri, duit itu diserahkan oleh rekanan atau pihak swasta yang mengerjakan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) ke jaksa yang seharusnya bertugas mengawasi pengerjaan pembangunannya. 

"Diduga (duit) diberikan oleh pihak rekanan kepada jaksa yang diamankan di sini. Jaksanya kami amankan di rumah yang bersangkutan di Yogyakarta karena diduga transaksi (penyerahan uang) terjadi di sana," kata Febri yang ditemui di gedung KPK pada Selasa dini hari. 

Ia pun membenarkan jaksa itu masuk ke dalam tim TP4D yang seharusnya melakukan pendampingan dan pengawasan dari proyek-proyek yang ada. 

"Kami duga ada transaksi dari proyek-proyek tersebut," tutur dia lagi. 

Febri mengatakan status hukum dari pihak yang diciduk di Yogyakarta akan ditentukan usai tim penyidik melakukan gelar perkara bersama dengan pimpinan KPK. 

"Gelar perkara dilakukan siang ini di KPK. Terkait status hukum perkara ini, termasuk siapa saja yang menjadi tersangka akan diputuskan di forum ini oleh pimpinan setelah mendengar tim penindakan yang melaksanakan tugasnya dalam beberapa waktu ke belakang," kata Febri melalui keterangan tertulis. 

Sebelumnya, pada dini hari tadi, Febri menyebut KPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait satu jaksa yang terkena operasi senyap pada Senin (19/8) di Yogyakarta. Kendati tidak membenarkan, namun Febri seolah memberikan petunjuk 'kolaborasi' antara KPK dengan Kejaksaan Agung dalam menangani Operasi Tangkap Tangan (OTT) bisa saja terulang lagi. 

Peristiwa itu pernah terjadi ketika tim penyidik KPK menggelar operasi senyap terhadap dua jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dua jaksa yang diketahui bernama Yadi Herdianto (Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) dan Yuniar Sinar Pamungkas (Kasi Kamnegtibum TPUL Kejaksaan Tinggi DK Jakarta). Kendati keduanya diciduk KPK dalam OTT pada (28/6) lalu, namun proses hukumnya justru diserahkan institusi antirasuah ke Kejaksaan Agung. 

KPK justru menahan seorang jaksa bernama Agus Winoto yang duduk sebagai asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Agus tidak ikut diciduk KPK melalui OTT, melainkan ia datang menyerahkan diri ke gedung Merah Putih. 

"Salah satu poin pembahasan (nanti dengan pimpinan KPK) yakni apakah akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kejaksaan dan bagaimana teknisnya," kata Febri pada Selasa dini hari (20/8) di gedung KPK. 

Sementara, LSM Forpi (Forum Pemantau Independen) Yogyakarta menyesalkan adanya unsur PNS yang ikut terjaring dalam OTT KPK. Sebab, seluruh PNS yang ada di lingkungan Balaikota Yogyakarta telah menandatangani pakta integritas. 

"Pakta integritas jangan dimaknai hanya selembar kertas tetapi harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan," kata Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba melalui keterangan tertulis. 

Dengan adanya OTT di Yogyakarta menandakan adanya persoalan di daerah istimewa itu yang harus menjadi sorotan.