Jalan Berbayar Tuai Polemik, Heru Persilakan Masyarakat Berpendapat

24 Jan 2023, 21:48 WIB

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Senin ( 9/2/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui, bahwa rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menuai polemik.

Heru mengungkapkan saat ini regulasi ERP masih dalam proses, sehingga dia mempersilakan warga untuk memberikan pendapat.

"Sekali lagi ya ERP dalam proses, silahkan aja masyarakat yang memang memberikan pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif, kan masih lama (penerapan)," ujar Heru di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

1. Penerapan jalan berbayar dilakukan bertahap

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/1/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Heru menegaskan penerapan jalan berbayar nantinya bertahap seiring meningkatnya layanan transportasi umum di Jakarta.

"Tidak sporadis sekaligus di 25 titik, kalau sudah terlayani MRT, Transjakarta dengan baik, dan aturan sudah ada, nanti kita petakan," imbuhnya.