Jawaban Jokowi Bila Ditanya Kasus Novel Baswedan di Debat Capres 2019

Penasihat hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Yusril Izha Mahendra mengatakan, Jokowi telah memiliki jawaban tersendiri apabila pertanyaan tentang kasus Novel keluar pada debat capres malam nanti.

Ia menyampaikan, jawaban yang disiapkan Jokowi terkait kasus Novel tidak akan panjang lebar dan hanya jawaban singkat.

"Soal Novel, jawaban Pak Jokowi singkat saja, teruskan penyidikan terhadap kasus itu dan Beliau ingin disegerakan penuntasan terhadap kasus yang menimpa Pak Novel," kata Yusril di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Terkait kasus Novel, Yusril menyampaikan, Jokowi juga akan mengatakan bahwa selama ini pemerintah telah mendukung adanya tim gabungan untuk menuntaskan kasus Novel.

"Dan Jokowi juga tegaskan pemerintah setuju dan menerima rekomendasi dari Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus Novel Baswedan," jelasnya.

Sebelumnya, Polri setuju untuk membentuk satuan tugas (satgas) guna mengungkap kasus Novel. Namun, pembentukan satgas menjelang debat tersebut malah dinilai oleh beberapa pihak adalah pencitraan Jokowi.

Mendengar adanya tudingan pencitraan menjelang debat itu, Jokowi mengungkapkan, pembentukan satgas Novel bukanlah rekomendasi dari pihaknya, melainkan rekomendasi dari Komnas HAM.

"Ya itu rekomendasi bukan dari kami lho, itu rekomendasi dari Komnas HAM yang keluar seingat saya di pertengahan Desember, 21 Desember sudah keluar rekomendasi Komnas HAM itu," kata Jokowi di BKPM, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Jokowi mengaku, dari rekomendasi Komnas HAM tersebut akhirnya polisi membentuk satgas Novel. 

"Itu rekomendasi dari Komnas HAM, hati-hati. Rekomendasi dari Komnas HAM kepada Polri agar dibentuk tim investigas atau tim gabungan, agar masalah itu selesai yang terdiri dari KPK, Polri, dan para pakar," ujarnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol M. Iqbal mengatakan, pembentukan tim gabungan berdasarkan surat penting dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

"Jadi itu saya jawab terkait surat perintah itu. Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut," kata Iqbal saat dihubungi, Jumat (11/1).

Pembentukan tim gabungan tersebut berdasarkan Surat Tugas (ST) dengan Nomor: Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Dalam surat tersebut, disebutkan 65 anggota dan langsung dipimpin oleh Kapolri.

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Amir Syamsuddin menilai, lambannya pengungkapan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dapat menurunkan elektabilitas petahana, Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Novel Baswedan ini adalah faktor yang akan menurunkan elektabilitas Jokowi," kata Amir dalam diskusi publik Topic of the Week bertajuk Hukum Era Jokowi, Mundur dan Zalim? di Kantor Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta, seperti dilansir kantor berita Antara pada awal Januari lalu.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan Jokowi sebagai presiden dalam menuntaskan kasus Novel tanpa mencampuri permasalahan hukum.

"Menegakkan hukum itu bukan mencampuri. Otoritas Jokowi sebagai presiden bisa melakukan langkah-langkah tanpa dinilai sebagai mencampuri," tuturnya.

Dia menduga, ada ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan dari Jokowi dalam upaya menyelesaikan kasus Novel.

Sementara, dalam debat pilpres pertama yang diramal masyarakat Prabowo bakal menanyakan kasus Novel ke Jokowi, justru tidak sama sekali. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pun mengaku kaget hal itu tidak ditanyakan, padahal sudah dipersiapkan.

"Kami menunggu pertanyaan itu sebenarnya. Kami proyeksikan Pak Prabowo akan menanyakan itu karena sebagai petahana, Pak Jokowi akan ditanya komitmennya soal penegakan hukum dan HAM. Dan yang paling seksi soal kasus Novel. Jujur kami kaget itu gak muncul, padahal sudah sangat dipersiapkan," kata Romahurmuziy sebagai Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf baru-baru ini.