Jejak Ma'ruf Amin hingga Dampingi Jokowi di Kursi RI 2

Disarikan dari berbagai sumber, Ma'ruf Amin lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943. Sejak kecil dia sudah akrab dengan pendidikan agama. Pada umur 12 tahun (1955), selain menjadi siswa di Sekolah Rakyat (SR) Kresek, Tangerang, Banten, dia juga siswa di Madrasah Ibtidaiyah Kresek. 

Ma'ruf kemudian hijrah ke Jawa Timur untuk menjadi santri di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 1958. Jenjang studi sekolah menengah atas ia tempuh di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng pada 1961.  

Sebelum menjadi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, pada 1967, Ma'ruf sempat nyantri di Banten pada 1963. 

Dibekali banyak ilmu, khususnya ilmu agama, Ma'ruf terjun sebagai pendakwah dan juga seorang dosen. Karier akademiknya dimulai ketika dia mengajar sebagai guru di sekitar Jakarta Utara pada periode 1964-1970, dan menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdhatul Ulama (Unnu) Jakarta pada 1968.

Kemudian, dia menjadi Direktur dan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad pada 1967. Pada 2017, Ma'ruf meraih gelar guru besar di bidang Mu'amalah Syari'iyah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf lebih dulu berkiprah di dunia politik. Selama 1971-1982, Ma'ruf merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, dia berpindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari 1997 hingga 2007. 

Ma'ruf pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta utusan golongan pada 1971-1973. Selanjutnya, mewakili PPP, ia menjadi anggoota DPR RI pada 1973 hingga 1977. Bahkan, ia pernah menjadi pimpinan Komisi A dari Fraksi PPP. 

Setelah meloncat ke PKB, Ma'ruf menjadi anggota MPR untuk 1997-1999. Memasuki era reformasi, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB selama 1999-2004. Di bawah PKB, Ma'ruf pernah menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB pada 1998.

Keberhasilan Ma'ruf dalam dunia politik tidak lepas dari jaringan yang dimilikinya di berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Ansor Jakarta pada 1964-1966.

Dalam waktu bersamaan, dia juga menjabat sebagai Ketua Front Pemuda selama 1964-1967, dan menjadi Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Jakarta pada 1966-1970. Selanjutnya, ia memangku amanah sebagai Wakil Ketua Wilayah NU Jakarta pada 1968-1976.

Nama Ma'ruf Amin semakin berkibar saat MUI yang diketuainya mengeluarkan fatwa soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kala itu, fatwa yang dikeluarkan MUI memicu terjadinya aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 yang dikenal sebagai gerakan 411. Ribuan umat Islam dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) dari daerah merangsek ke Monumen Nasional (Monas) atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Selang beberapa tahun, garis tangan Ma'ruf Amin berubah. Dia diusung oleh PDIP dan sejumlah partai politik untuk mendampingi Jokowi sebagai wakil presiden di Pilpres 2019. Kemenangan kemudian mengantarkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. 

Pada 2007, Ma'ruf pernah mengemban amanah sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (kehidupan beragama). Pada 2010-2014 dia kembali menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian, sejak 27 Agustus 2015, ia terpilih kembali sebagai Ketua MUI menggantikan M Sirajuddin Syamsuddin. 

Terakhir, dia merupakan anggota Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila bersama Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. BPIP sendiri diketuai Megawati Soekarnoputri

Berikut daftar organisasi yang pernah diikuti Ma'ruf Amin:

• Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)
• Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)
• Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)
• Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)
• Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
• Anggota MUI Pusat (1990)
• Rois Syuriah PBNU (1994-1998)
• Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)
• Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)
• Mustasyar PBNU (1998)
• Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)
• Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007)
• Mustasyar PKB (2002-2007)
• Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)
• Ketua MUI (2007-2010)