Jelang Pemilu 2024 Dugaan KPU Curang hingga Kisruh Curi Start Kampanye
Jakarta, IDN Times — Sejumlah kabar miring terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 santer beredar di media sosial dan pemberitaan. Kabar miring terkait penyelenggaraan Pemilu ini bermula dari dugaan ‘curi start kampanye’ yang dilakukan bakal capres Partai NasDem, Anies Baswedan.
Selain itu, jajaran komisioner KPU RI baru-baru ini dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan manipulasi dan intimidasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik.
Laporan tersebut dilakukan oleh gabungan sejumlah kelompok sipil mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Proses hukum ini diambil sebagai imbas dugaan kecurangan dalam tahapan verifikasi faktual di KPU sehingga meloloskan tiga partai politik peserta pemilu.
Diketahui sepuluh komisioner KPU dilaporkan ke DKPP. Salah satu nama pimpinan KPU yang disorot yakni Idham Holik karena disebut-sebut melakukan intimidasi kepada sejumlah anggota KPUD RI untuk meloloskan tiga parpol.
Kegaduhan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sontak membuat banyak pihak menilai adanya keganjilan dalam kontestasi politik lima tahunan ini. Tak hanya KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) banyak disorot lantaran dinilai tak becus mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
1. KPU diminta transparan soal data verifikasi faktual parpol di daerah
Komisi II DPR RI disebut akan segera memanggil KPU terkait dengan dugaan kecurangan meloloskan tiga partai politik peserta Pemilu 2024. Adapun tiga partai itu yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), dan Partai Garuda.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqi Karsayuda mengatakan pihaknya akan segera memanggil Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajaran dan Bawaslu. Rifqi mengatakan pihaknya akan meminta KPU melakukan transparansi data dalam proses verifikasi faktual sebagai proses pendaftaran partai politik.
“Terkait dengan berbagai macam isu kecurangan verifikasi faktual, Komisi II DPR akan segera memanggil KPU dan meminta agar KPU membuka seterang benderangnya terkait proses verifikasi faktual ke Komisi II yang rapatnya akan digelar secara terbuka,” kata Rifqi kepada IDN Times, Rabu (21/12/2022).
Rifqi menyoroti transparansi data verifikasi faktual partai politik di KPU. Menurutnya tudingan miring yang dilayangkan ke KPU bisa dengan mudah dibantah jika KPU membuka data tersebut secara transparan.
Politikus PDIP ini mengatakan akan melakukan raker dengan KPU serta Bawaslu untuk mencari tahu kebenaran tudingan miring tersebut.
“Kan tinggal dibuka saja datanya, apa yang disebut-sebut dicurangi itu supaya jelas masyarakat tahu benar atau tidaknya,” kata Rifqi.