Diduga Intimidasi Verfak Anggota KPU RI Idham Holik Dilaporkan ke DKPP
Jakarta, IDN Times - Gabungan sejumlah organisasi yang mengatasnamakan pihaknya sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melaporkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Laporan itu disampaikan atas dugaan manipulasi dan intimidasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual (verfak) dari KPU RI.
1. Sepuluh Anggota KPU dilaporkan ke DKPP, termasuk Idham Holik
Kuasa hukum koalisi dari firma hukum Themis, Ibnu Syamsu Hidayat menyampaikan, laporan itu menduga adanya keterlibatan sepuluh anggota KPU terkait kecurangan hasil verfak.
Mereka yang dilaporkan ke DKPP itu, salah satunya merupakan anggota KPU pusat, yakni Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik menjadi satu-satunya terlapor di tingkat KPU RI. Sementara sembilan terlapor lain merupakan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami melaporkan beberapa anggota KPU komisioner di provinsi, kabupaten/kota, yang itu kami duga melalukan kecurangan dalam proses verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024. Kemudian soal laporan atau isi konten dari laporan kami adalah kami menduga mereka yang kami adukan ini memerintahkan, misalnya dari KPU RI memerintahkan kepada KPU provinsi baik kab dan kota untuk melakukan perubahan hasil data verfak," kata Ibnu di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
2. Pelaporan terkait pelanggaran kode etik
Sementara itu, kuasa hukum Koalisi dari firma hukum AMAR, Airlangga Julio mengatakan, dugaan kecurangan verfak itu melanggar kode etik. Sehingga pihaknya melaporkan ke DKPP.
"Secara umum kami mengadukan pelanggaran kode etik yang diatur dalam peraturan DKPP mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ucap dia.
3. Tim hukum kawal kinerja DKPP
Julio menegaskan, pihaknya juga memantau kinerja DKPP dalam mengusut kasus tersebut. Selain itu, pihaknya memastikan kliennya yang diklaim juga berasal dari KPU Daerah tidak mendapat intimidasi pasca pelaporan tersebut.
Jika ada indikasi kliennya mendapat serangan balik dari pihak terlapor, maka Julio bersama tim hukumnya tidak akan ragu-ragu untuk melakukan upaya hukum baik itu pidana ataupun perdata.
"Kami memperhatikan apabila ada serangan balik juga dari KPU maupun KPU Provinsi kepada klien kami yaitu salah satu pengadu yaitu yang ada di KPU di salah satu daerah," ucap dia.
