Jelang Pilpres, Ma'ruf Amin Tegaskan Tetap Netral

Kendati begitu, Ma'ruf Amin tidak ingin sikap netralnya itu dibilang berbeda dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dia meminta tidak ada pihak-pihak yang seolah-olah menarasikan bahwa ada perbedaan sikap antara presiden dan wakilnya.

“Saya sekarang memposisikan saya itu netral. Saya kira tidak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Memang presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti,” tutur Ma'ruf Amin.

“Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Itu urusan hati dan personal,” sambung dia.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Di sisi lain, terkait banyaknya masyarakat yang membawa anak dalam pelaksanaan kampanye, Ma'ruf Amin pun mengimbau agar para orang tua bersikap bijak. Mantan Ketua Umum MUI tersebut mengingatkan, kampanye bukanlah suasana yang tepat untuk dihadiri oleh anak-anak.

“Yang anak-anak saya kira sudah ada aturannya, sebaiknya semua menyadari dan memang bahaya kalau anak-anak dibawa untuk ikut. Kalau terjadi apa-apa itu kan berbahaya dan mereka nanti tidak mengerti apa-apa, nanti bisa bikin trauma anak-anak. Sebaiknya jangan diajak di kegiatan-kegiatan politik, kampanye,” ujar Ma'ruf Amin.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye di tahun politik. Menurutnya, itu menjadi pilihan individu presiden.

"Semua itu peganganya aturan kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan kalau aturan tidak boleh tidak sudah jelas itu, jangan presiden tidak boleh (berkampanye), boleh berkampanye, boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," ujar Jokowi di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi mengatakan, presiden, menteri atau pejabat publik lainnya bisa berkampanye asalkan jangan menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampenye, tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.