Jimly Asshidiqie Sebut Etika Jadi Kunci Kemajuan Bangsa

Jimly menyinggung soal perubahan undang-undang saat menjadi pembicara pada diskusi “Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres 2024” yang diselenggarakan oleh Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC), bekerja sama dengan Yayasan Persada Hati dan Maha Indonesia, pada Selasa (30/4/2024).

Jimly menjelaskan, perubahan UU melalui perkara pengujian dinyatakan sah dan harus dijadikan rujukan dalam penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan jadwal pendaftaran. Namun, menurut Jimly, proses pengambilan keputusan di antara sembilan hakim konstitusi, dinyatakan bermasalah oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Kondisi ini membuat Ketua MK saat itu, Anwar Usman, sebagai hakim Konstitusi harus mundur dari penanganan perkara yang tetap melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan, diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua.

“Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik MK, yang menurut tuntutan banyak pihak harus berakibat terhadap pembatalan putusan MK sebelumnya yang mengubah ketentuan mengenai syarat usia minimum calon presiden, atau berakibat tidak sahnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden,” kata Jimly.

Kondisi tersebut menurut Jimly, menjadi dasar munculnya kebencian dan kemarahan. Julukan-julkan juga muncul dari MK seperti Mahkamah Keluarga atau bahkan "Mahkamah Kentut".

Jimly menegaskan, etika menjadi kunci bagi kemajuan peradaban. Ketuhanan, keadilan dan keadaban merupakan Trisila kunci dalam menentukan ketinggian kualitas peradaban umat manusia sepanjang sejarah menurut Jimly.

“Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia," ujar Jimly.

Jimly menilai, saat ini tengah terjadi gelombang democratic regression di seluruh dunia. Jimly menilai ini sebagai tren kemunduran demokrasi di seluruh dunia.

"Khususnya di Indonesia, budaya politik kita saat ini adalah kerajaan hanya namanya saja republik,” kata Jimly.

Jimly juga menyinggung soal sembilan naga yang dinilainya berusaha menguasai seluruh sektor dengan munculnya oligarki dan totalitarianisme baru.

"Setelah menguasai media, berusaha menguasai gerakan civil society, setelah itu baru akan membuat partai setelah menguasai suara masyarakat. Sehingga etika berbangsa dan bernegara perlu diperbaiki dan ditata, karena ini merupakan gejala baru yang terjadi di dunia termasuk Indonesia.” kata Jimly.