Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menyebut capres petahana Jokowi memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang tidak nepotisme dan tidak otoriter.
Kalla mengatakan Indonesia pernah berada di titik krisis ketika Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Hal itu juga disebabkan adanya sikap otoriter dan nepotisme presiden saat itu.
Kalla mengatakan ada dua penyebab jatuhnya sebuah negara, yakni otoriter dan nepotisme. Menurut pria yang akrab disapa JK, Jokowi tidak ada di keduanya.
"Kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang jatuh itu dua (akibatnya): otoriter dan nepotisme. Jokowi sama sekali tidak ada di situ. Dia tidak otoriter. Kedua, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali dalam ekonomi, dalam hal politik," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, seperti dilansir kantor berita Antara, Rabu (6/2).
Indonesia pernah berada di titik krisis ketika Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Hal itu juga disebabkan adanya sikap otoriter dan nepotisme presiden saat itu.
"Zaman Pak Harto juga (Indonesia) jatuh karena apa? Otoriter dan nepotisme. Venezuela jatuh karena apa? Otoriter kan dan juga nepotisme," kata dia.
JK mencontohkan dalam setiap penentuan kebijakan pemerintahan, Jokowi selalu membahas dalam rapat kabinet bersama menteri-menteri terkait. Itu menjadi salah satu bukti mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bersikap otoriter dalam memimpin Indonesia sejak 2014.
"Dia (Jokowi) tidak otoriter, karena selalu semua hal dirapatkan, demokratis itu kan di kabinet," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga tidak mempraktikan tindak nepotisme karena tidak ada satu pun anak Jokowi yang turut terlibat politik praktis, atau dalam urusan ekonomi menyangkut bangsa Indonesia.
"Buktinya, putra Beliau satu (bisnis) katering, satu jual pisang; kan sama sekali tidak ada nepotisme di sini. Jadi kita bisa aman. Bahwa pilihan (di Pilpres) kan cuma dua, nah yang paling bersih dari (dua) calon ini Pak Jokowi, kita harus arif melihatnya," ujar dia.
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres, yaitu pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pilpres 2019 akan digelar serentak pada 17 April mendatang. Pada saat bersamaan juga digelar pemilihan legislatif (Pileg) secara serentak pula, baik untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupten/kota, dan DPD. Sehingga pada pencoblosan nanti, pemilih akan mencoblos lima surat suara.