Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lombok untuk saling bersinergi dalam menangani bencana gempa bumi yang meluluhlantahkan wilayah Nusa Tenggara Barat.
Sejumlah bangunan roboh yang terdiri dari perkantoran, fasilitas umum hingga rumah warga menjadi konsentrasi pemerintah pusat untuk bisa kembali membangun dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Berikut instruksi yang disampaikan JK.
Sebelum dilakukan rehabilitasi, JK meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibantu oleh TNI agar melakukan aksi tanggap darurat.
“Pemerintah berjanji untuk segera merehabilitasi semua itu, tetapi terlebih dahulu ada tanggap darurat pertama, mungkin dua, tiga minggu untuk kita semua,” ujar JK di Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/8).
JK yang juga merupakan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengaku telah menerjunkan lembaga sosial tersebut untuk membantu para korban luka hingga evakuasi korban meninggal yang tertimbun reruntuhan bangunan.
“PMI juga aktif di sana, banyak sekali menolong orang evakuasi, mendirikan pos-pos kesehatan PMI. Saya berbicara dengan Pak Gubernur tadi siang kebutuhan dasarnya antara lain air, jadi kita kirim tangki air ke sana,” terangnya.
Ditanya mengenai kapan akan melakukan tinjauan ke daerah yang terdampak gempa, JK mengaku akan datang setelah kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
“Tentu presiden dulu yang biasanya ke sana. Nanti (saya) Insyaaallah pada saat rehabilitasi. Yang paling penting saat ini, tanggap darurat habis itu rehabilitasi kemudian rekonstruksi. Kerena menurut gubernur tadi pagi, di sekitar Lombok Utara itu 70 persen bangunan rusak,” ungkapnya.
Hingga sejauh ini Pemerintah Daerah Lombok belum mengkalkulasi berapa kerugian yang ditimbulkan dari gempa dahsyat yang terjadi pada Minggu (5/8) petang tersebut. Namun BNPB memprediksi jumlah kerugian materi mencapai lebih dari Rp 1 triliun.