JK: Penggunaan Dana Operasi Adalah Diskresi Menteri

Dalam persidangan, JK menyebut Dana Operasional Menteri (DOM) terbagi menjadi dua yakni 80 persen dan 20 persen. JK kemudian mengutip aturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 268/PMK.05/2014 yang menyebut nominal DOM 80 persen diberikan secara sekaligus (lump sump). Sementara, sisanya yang 20 persen digunakan untuk dukungan operasional lain.

"Penggunaan DOM 20 persen yang harus dibuatkan keterangan secara rinci. Jadi, itu harus jelas pertanggung jawabannya. Katakan lah misal ada tamu diberi tiket pulang, jadi ya boleh," ujar JK pagi tadi.

Sementara, DOM yang sifatnya lump sump, tidak perlu dibuat keterangan yang detail penggunaannya untuk apa. Hal tersebut dianggap diskresi Menteri.

"Karena kan dianggap gaji Menteri itu tidak naik, makanya diberikan keleluasaan itu. Jadi, sifatnya fleksibel sekali," kata dia lagi.

Hakim kemudian bertanya bagaimana kalau penggunaan DOM yang 20 persen tidak sesuai peruntukannya. Menurut JK, dikenai sanksi administratif. Tapi, gak ada sanksi pidana apa pun terkait penggunaan DOM.

"Ada aturannya (soal penggunaan DOM). Pengguna kuasa bisa meminta laporannya. Ya, ada sanksi administratif, ya diperbaiki," kata JK.

Sementara, menjawab pertanyaan jaksa, JK menyebut penggunaan DOM merupakan diskresi dari Menteri yang bersangkutan. Kegiatan Menteri itu, menurut JK, juga ada di dalam mendukung tugas dan kewajibannya.

Baca juga: Wapres Jadi Saksi Sidang PK Suryadharma Ali

Lalu, apa tanggapan dari pihak SDA usai mendengar kesaksian JK? Kuasa hukum SDA Muhammad Rullyandi mengaku puas dengan pernyataan Wapres di persidangan.

"Jadi, keterangan hari ini, Pak JK selaku Wapres, sudah menjelaskan ya bahwa DOM tidak dipertanggung jawabkan. Mohon itu dicatat. Inilah kekeliruan selama ini yang barang kali akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Mahkamah Agung," kata Rullyandi.

Sementara, bagi Jaksa KPK Abdul Basir, tidak ada yang keliru ketika lembaga anti rasuah memperkarakan mantan Menteri Agama itu. Menurut KPK, DOM itu baru bisa digunakan sepanjang itu menyangkut tugas sebagai Menteri.

"Kalau (penggunaannya) di luar tugas sudah pasti tidak dibenarkan dalam peraturan undang-undang," ujar Abdul di luar ruang sidang.

Ia mengklarifikasi SDA didakwa oleh KPK sebelum aturan baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 diterbitkan. Saat aturan baru itu belum terbit, SDA menyalahgunakan DOM yang dikucurkan setiap bulan berjumlah Rp 100 juta.

"Kalau gak salah, penggunaan DOM yang ada di surat dakwaan Pak SDA sampai pada periode tahun 2013. Itu berarti PMK tersebut belum terbit. Posisi kasus sendiri sudah terang benderang. Semuanya sudah ada di surat tuntutan dan putusan, lalu dikuatkan juga dengan putusan di Pengadilan Tinggi," kata Abdul lagi.

Dalam sidang yang berlangsung pada akhir Juni lalu, SDA berharap majelis hakim mengabulkan Peninjauan Kembalinya. Ia juga berharap hak politiknya bisa dipulihkan usai divonis oleh Pengadilan Tinggi.

Selama ini, ia mengaku telah diperlakukan diskriminatif, lantaran hak politiknya dicabut.

"Yang penting jangan menjadi warga negara yang terdiskriminasi. Jadi, ada orang yang punya hak politik. Ada juga yang diputus hak politiknya," kata dia.

SDA juga ingin agar bisa dibebaskan dari semua tuduhan hukum dan tentunya secepatnya menghirup udara bebas.

"Memerintahkan agar terpidana Suryadharma bisa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dirilis," ujar kuasa hukum SDA, M. Rullyandi.

Baca Juga: Curhat Politikus PKS soal Kandidat Capres-Cawapres yang 'Melempem'