JK: Prabowo Tak Komentar soal Iran karena Terikat Perjanjian dengan AS

06 Mar 2026, 11:52 WIB

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla ketika diwawancarai oleh pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Intinya Sih

JK menjelaskan Presiden Prabowo enggan berkomentar soal agresi Israel-AS terhadap Iran karena terikat perjanjian dagang tarif resiprokal dengan Amerika Serikat yang membatasi sikap politik Indonesia.
Dalam pertemuan di Istana, JK menilai Prabowo terlalu berhati-hati terhadap ancaman tarif impor dari Donald Trump dan mengingatkan agar Indonesia tetap tegas menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri.
JK juga mengkritik keputusan pemerintah menyerahkan data pribadi warga ke AS dalam perjanjian tersebut serta menyoroti absennya pembahasan agresi militer Iran selama pertemuan berlangsung.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak banyak memberikan komentar soal agresi Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, karena sudah terikat perjanjian dagang tarif resiprokal.

Alhasil, kata JK, Indonesia tak bisa menyampaikan sikap keras, termasuk mengutuk agresi militer yang terjadi di Tehran sejak Sabtu, 28 Februari 2026. Prabowo dinilai khawatir sikap yang keras akan mengubah pikiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan menaikkan tarif bea masuk impor bagi produk-produk Indonesia.

"Presiden kan sudah terikat dengan perjanjian dengan Amerika Serikat, yang mana dinilai banyak pihak, termasuk saya memberikan hak terlalu banyak ke AS, sehingga mengikat. Sehingga, Beliau tidak terlalu banyak berkomentar tentang Iran," ujar JK dalam wawancara Ngobrol Seru dengan Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, yang tayang di kanal YouTube, Rabu, 4 Maret 2026.

"Karena dalam perjanjian itu, Indonesia harus ikut kebijakan Amerika. Tidak bisa bertentangan dengan (sikap) Amerika," imbuhnya.

Pernyataan senada disampaikan JK dalam pertemuan dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, hingga ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan pada Selasa, 3 Maret 2026 . Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan pertemuan berlangsung 3,5 jam yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Prabowo membuka pertemuan dengan memberikan penjelasan selama 1,5 jam. Sisa 2 jam diisi dengan diskusi. JK mengaku menjadi orang pertama yang memberikan pandangan kepada Prabowo, sebab, ketika sesi diskusi dibuka, semua peserta semula hanya diam.

Pandangan JK itu seolah mengonfirmasi sikap diam Prabowo terhadap agresi militer yang dilakukan Israel dan Negeri Paman Sam. Publik di Tanah Air menantikan sikap mengecam pemerintah terhadap agresi militer tersebut.

"Di dalam sesi tanya jawab saya sampaikan, jangan karena (perjanjian) tarif, lalu kita terlalu ikut (sikap) Amerika. Karena tarif (bea masuk untuk barang impor) tidak terlalu penting. Kan yang bayar (tarif) bukan kita tapi rakyat Amerika," tutur dia.

1. JK minta Prabowo agar tidak takut terhadap tarif Trump

Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (kemeja batik warna abu-abu) memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. (www.instagram.com/@pdemokrat)

Lebih lanjut, JK meminta kepada Prabowo agar tak perlu takut terhadap kebijakan tarif impor yang dikenakan Trump. Apalagi, Trump hanya tersisa memimpin Negeri Paman Sam sekitar tiga tahun. Selain itu, bila produk Indonesia yang masuk AS dikenakan tarif, maka yang membayar biaya tambahan itu adalah konsumen Amerika.

"Kenapa kita harus khawatir banget (ancaman tarif). Kita tegas saja dan harusnya mempersilakan saja (dikenakan tarif). Trump paling memimpin tiga tahun lagi. Begitu diganti presiden baru, pasti kebijakan itu dibatalkan," kata JK.

"Lagi pula kebijakan penerapan tarif impor bea masuk tidak logis diterapkan berbeda untuk masing-masing negara. Semua tarif (impor) berdasarkan barang," tutur JK.

Prabowo, kata JK, mengaku paham apa yang disampaikannya ketika berbicara di Istana. Tetapi, Prabowo memilih bersikukuh dengan keputusan untuk tetap menyetujui perjanjian tarif resiprokal tersebut.

2. JK kecewa pemerintah bersedia serahkan data penduduk ke AS

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam wawancara tersebut, JK tak bisa menyembunyikan raut kekecewaan ketika menyinggung pemerintah setuju menyerahkan data pribadi penduduk ke AS lewat perjanjian tarif resiprokal. Seharusnya data-data pribadi penduduk tak seharusnya diberikan kepada negara mana pun.

"Negara-negara kecil di Afrika seperti Zimbabwe menolak (syarat penyerahan data pribadi warga). Akhirnya kontrak bantuan (ke Zimbabwe) dibatalkan karena tak mau menyerahkan data penduduk. Sementara, kita dengan tenang malah memberikan," kata dia.

JK pun menyadari Amerika sudah memiliki sebagian data lantaran platform digital buatan AS turut dipakai oleh warga Indonesia. Namun, data yang diserahkan di dalam perjanjian tarif resiprokal itu menyangkut data pribadi 280 juta rakyat Indonesia.

Meski begitu, JK mengatakan, perjanjian sudah diteken dan posisi Indonesia di dalam kesepakatan itu lemah. "Masalahnya bukan di presiden. Masalahnya ada di tim yang berunding. Presiden kan tinggal tanda tangan saja toh? Kalau itu saya, saya akan lawan saja," katanya.

3. Prabowo tak bahas soal agresi militer terhadap Iran dalam pertemuan

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump dalam penandatanganan Board of Peace Charter. (Dok. The White House)

JK pun menyampaikan hal yang cukup mengejutkan dalam wawancara tersebut, yakni dalam silaturahmi di Istana selama 3,5 jam tidak dibahas soal agresi militer Israel dan AS terhadap Iran. Sebab, sejak Iran diserang, Prabowo tak pernah menyampaikan sikap dan posisi Indonesia.

Mantan Menteri Luar Negeri, Alwi Shihab, di forum tersebut mengusulkan kepada Prabowo agar disampaikan sikap prihatin terhadap agresi militer yang dilakukan Israel dan AS. JK pun setuju dengan usulan Alwi itu.

"Di forum itu, presiden tidak menyampaikan posisi Indonesia (soal agresi militer Iran) bagaimana. Saya sendiri juga berpendapat agar ada keberpihakan dari Indonesia (ke Iran). Kita harus berpihak ke negara yang diserang apapun alasannya," kata JK.

Sebelumnya, Iran pun tidak memiliki masalah dengan AS. Dalam pandangan JK, alasan AS menyerang Iran mirip seperti agresi militer yang mereka lakukan ke Irak pada 2003 lalu. Ketika itu, Irak dituding memliki senjata pemusnah massal. Padahal, belakangan senjata tersebut tak pernah ditemukan.