Jakarta, IDN Times - Calon Presiden nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo menanggapi tentang pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menyatakan lahan yang dimiliki Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Mendengar hal itu, Jokowi mengatakan, ia tidak pernah mempermasalahkan soal lahan yang dimiliki Prabowo yang berjumlah ratusan ribu hektare di Kalimantan dan Aceh itu.
Jokowi mengatakan sejak awal dirinya memang tidak pernah menyatakan lahan milik Prabowo bermasalah. Dia hanya memberikan pernyataan terkait pembagian sertifikat tanah yang menjadi pokok pembahasan.
"Memang tidak ada masalah. Apa saya pernah bilang masalah? Gak kok. Saya itu menyampaikan ya, Pak Prabowo kan menyampaikan bahwa pembagian sertifikat itu tidak bermanfaat, karena nanti kan tanah-tanah akan habis. Kan gitu," jelas dia di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2).
Jokowi menerangkan, pada saat debat kedua Pilpres 2019 itu, ia hanya mengungkapkan tentang kepemilikan lahan Prabowo, dan tidak mempermasalahkan tanah tersebut legal atau tidak.
"Saya hanya menyampaikan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu. Gak memasalahkan itu ilegal atau itu gak. Gak ada. Jangan ditarik ke mana-mana," terang dia.
Jokowi pun menjelaskan, pada debat kedua ia hanya menyinggung kebijakan pemerintahan sebelumnya, dan kebijakan tersebut tidak akan terjadi pada pemerintahannya.
"Sudah saya sampaikan bahwa kan pada ikut di perhutanan sosial, ada yang kita beri satu hektare, ada masyarakat adat ulayat 800 hektare, 2 ribu hektare, itu kecil kecil memang, ada yang 2 hektare, memang kecil-kecil," kata dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi tentang penguasaan lahan Prabowo. Menurut JK, tidak ada yang salah dengan penguasaan lahan mantan Danjen Kopassus itu dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
JK mengaku dirinya yang memberikan izin kepada Prabowo untuk membeli 220.000 hektare lahan di Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan ketika dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004.
"Tidak ada yang salah sebenarnya bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih (izin) itu," kata JK seperti dilansir Antara, Selasa (19/2).