Anak Keempat Hingga Mertua Bisa Ditanggung JKN, Ini Ketentuannya

11 Jul 2026, 10:57 WIB

Ahmad Faisal

News

Channel

Add Us on Google

Anak Keempat Hingga Mertua Bisa Ditanggung JKN, Ini Ketentuannya

Lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah memastikan para pekerja dan anggota keluarganya dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. (Dok. BPJS Kesehatan)

Intinya Sih

5W1H

Program JKN menjamin pekerja dan keluarganya dengan iuran 5 persen dari penghasilan, di mana 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari gaji peserta PPU.
Pekerja PPU dapat menanggung hingga tiga anak serta mendaftarkan anak keempat, orang tua, dan mertua sebagai anggota keluarga tambahan dengan iuran tambahan satu persen per orang.
Hingga Juni 2026, peserta JKN mencapai sekitar 284,2 juta jiwa dengan manfaat luas mencakup ribuan jenis penyakit termasuk perawatan jangka panjang seperti cuci darah dan pengobatan kanker.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah melalui BPJS Kesehatan menetapkan ketentuan baru bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat menanggung anak keempat hingga mertua sebagai anggota keluarga tambahan.
Who?
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan aturan mengenai penambahan tanggungan keluarga bagi peserta JKN segmen PPU, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.
Where?
Kebijakan ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia dan disampaikan dari Jakarta oleh pihak BPJS Kesehatan.
When?
Pernyataan resmi disampaikan pada Jumat, 10 Juli, dengan data kepesertaan JKN yang tercatat hingga akhir Juni 2026.
Why?
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang lebih luas bagi pekerja dan keluarganya agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dengan tenang dan produktivitas kerja meningkat.
How?
Pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan melalui satuan kerja atau HRD perusahaan dengan melampirkan dokumen seperti salinan KK, identitas anggota keluarga, serta surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran iuran tambahan sebesar 1 persen penghasilan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Memiliki perlindungan jaminan kesehatan merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh setiap pemberi kerja. Lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah memastikan para pekerja dan anggota keluarganya dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa masyarakat yang terdaftar JKN pada segmen pekerja penerima upah (PPU), iurannya akan dipotong setiap bulan dari penghasilan bersihnya (take home pay).

Perhitungan iuran JKN bagi pekerja adalah 5 persen, dengan perincian 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari penghasilan peserta PPU. Ketentuan persentase besaran iuran ini berlaku bagi pekerja PPU Penyelenggara Negara (yang bekerja di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah) maupun bagi pekerja PPU swasta (yang bekerja di luar instansi pemerintahan, seperti badan usaha swasta/BUMN/BUMD).

“Batas maksimal penghasilan per bulan yang digunakan sebagai dasar hitungan iuran peserta PPU adalah maksimal Rp12 juta. Jadi, meski penghasilan seorang peserta PPU mencapai Rp100 juta, maka iuran yang dipotong dari penghasilan peserta tersebut adalah tetap 1 persen dari Rp12 juta,” kata Rizzky pada Jumat (10/07).

1. Selain anak, peserta PPU dapat mendaftarkan ayah, ibu, dan mertuanya

Kantor layanan BPJS Kesehatan Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Iuran peserta PPU tersebut dihitung untuk menanggung 5 orang, yaitu pekerja, pasangannya, dan 3 orang anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) pekerja tersebut. Lalu bagaimana jika anak pekerja lebih dari 3 orang? Menjawab hal tersebut, Rizzky pun menjelaskan bahwa anak ke-4, ke-5, dan seterusnya, dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga lain yang ditanggung peserta PPU. Besaran iuran per bulan untuk 1 (satu) orang anggota keluarga tambahan ialah 1 persen dari penghasilan pekerja.

“Selain anak, peserta PPU juga dapat mendaftarkan ayah, ibu, dan mertuanya sebagai anggota keluarga tambahan yang masuk dalam tanggungan pekerja tersebut. Penting diingat, apabila ada anggota keluarga lain, yang ternyata sudah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri dan menunggak iuran, maka tunggakan iurannya harus dilunasi terlebih dulu sebelum didaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan dari pekerja,” kata Rizzky.

2. Anggota keluarga tambahan juga wajib didaftarkan pada hak kelas rawat yang sama

ilustrasi pegawai BPJS Kesehatan (antaranews.com/M Risyal Hidayat)

Rizzky menambahkan, anggota keluarga tambahan tersebut juga wajib didaftarkan pada hak kelas rawat yang sama dengan hak kelas rawat peserta PPU yang menanggungnya. Adapun beberapa syarat yang harus dilampirkan untuk mendaftarkan anggota keluarga tambahan, di antaranya salinan KK, salinan identitas kependudukan anggota keluarga yang akan didaftarkan, dan surat kuasa pemotongan gaji yang diajukan pekerja kepada pemberi kerja untuk melakukan pemotongan iuran anggota keluarga yang lain.

Peserta PPU PN dapat mendaftarkan anggota keluarga tambahan melalui satuan kerjanya. Sementara, bagi peserta PPU Swasta, proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan melalui HRD/bidang urusan personalia badan usaha tempatnya bekerja.

“Badan usaha maupun satuan kerja bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya, termasuk anggota keluarga tambahan pekerja. Jika pekerja merasa tenang karena ada kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi keluarganya, maka ia bisa lebih fokus bekerja sehingga produktivitas perusahaan pun ikut meningkat,” kata Rizzky.

3. Hingga Juni 2026, dari total jumlah peserta JKN sekitar 284,2 juta jiwa

ilustrasi layanan BPJS Kesehatan (dok. bpjskesehatan.go.id)

Sebagai informasi, sampai dengan akhir Juni 2026, dari total jumlah peserta JKN sekitar 284,2 juta jiwa, terdapat 21,2 juta peserta JKN yang terdaftar pada segmen PPU PN dan 46,8 juta peserta JKN segmen PPU swasta. Tak lupa Rizzky pun mengingatkan para pekerja untuk memastikan status kepesertaan JKN-nya sekeluarga selalu aktif, sebab sakit bisa datang kapan saja tanpa terduga. Dengan iuran yang relatif terjangkau, cakupan manfaat Program JKN terbilang luas. Ada ribuan jenis diagnosis penyakit yang dijamin JKN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.

“Bukan hanya penyakit berbiaya mahal yang dijamin, BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup, seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” kata Rizzky. (WEB)