Jokowi Ancam Reshuffle Menteri, PDIP Ingatkan Kadernya di Kabinet

12 Jul 2020, 08:03 WIB

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) rakerda DPD PDI-P Sulsel di Hotel Claro Makassar, Kamis (12/3/2020). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, para pembantu presiden di kabinet haruslah bekerja lebih sigap, memiliki kepemimpinan yang bagus, dan berani mengambil risiko. Apalagi di tengah pandemik COVID-19 yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan soal wacana reshuffle kabinet, di sela-sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP, di kantor pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada 11 Juli 2020.

"Pembantu presiden harus sigap, harus punya kemampuan leadership yang baik. Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan,” kata Hasto melalui keterangan tertulis.

“Baik itu dari aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat, untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah ini," dia melanjutkan.

1. PDIP mendorong kadernya di kabinet untuk bekerja secara efektif

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (IDN Times/Khaerul Anwar)

Reshuffle kabinet, kata Hasto, merupakan hak prerogatif presiden. PDIP meyakini ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan hal itu, pasti berdasarkan evaluasi dan kajian setelah mendengar aspirasi masyarakat.

Hasto menyebutkan pihaknya telah mendorong sejumlah menteri yang berasal dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut, agar mereka lebih efektif lagi dalam bekerja.

"Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya, kan untuk bangsa dan negara Indonesia," tutur dia.

2. Jokowi ancam reshuffle kabinet jika menterinya tidak bekerja dengan baik

Presiden Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (Dok. Kemendagri)

Polemik soal reshuffle muncul setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah video tersebut di akun YouTube Sekretariat Presiden pada 28 Juli 2020.

Jokowi bersedia mempertaruhkan reputasi politiknya untuk menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Bahkan, bersedia membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle kabinet agar kinerja menteri lebih baik lagi.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” kata Jokowi, saat itu.

3. Pratikno sebut kinerja para menteri meningkat usai ditegur Jokowi

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengklaim isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Sebab, setelah Presiden Jokowi memberi teguran keras, semua kementerian dan lembaga terpacu untuk meningkatkan kinerja mereka. Kinerja para menteri saat ini menjadi lebih baik.

Ancaman reshuffle kepada para menterinya beberapa waktu lalu membuahkan hasil. Hal tersebut bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat di sejumlah kementerian dan lembaga.

“Dalam waktu yang relatif singkat kita melihat progres yang luar biasa di kementerian atau lembaga, antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresiden, 6 Juli 2020.

“Artinya teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di-reshuffle? Intinya begitu,” Pratikno menambahkan.