Jokowi Disebut Sedang Dirasuki Godaan Perpanjangan Jabatan Presiden

16 Mar 2022, 18:07 WIB

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Rabu (4/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Tim Peneliti Themis Indonesia, Feri Amsari, mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat ini sedang dirasuki godaan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Meski demikian, Feri berhap Jokowi tunduk pada konstitusi.

"Jadi memang godaan seorang presiden adalah memperpanjang masa jabatannya. Godaan yang sama sedang merasuki Jokowi, dia memilih tunduk pada konstitusi atau mencoba melawan konstitusi mengikut hasrat memperpanjang masa jabatan dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak boleh diperbolehkan," ujar Feri dalam sebuah webinar, Rabu (16/3/2022).

1. Alasan Rakyat masih suka dengan Jokowi sama dengan narasi era Soeharto

Instagram.com/Soeharto_instagram_fanpage

Feri mengatakan, sejumlah elite politik kini membangun narasi dengan menyatakan rakyat masih suka Jokowi untuk jadi presiden. Menurutnya, narasi tersebut sama dengan yang ada di zaman Soeharto.

"Alasan bahwa rakyat masih suka itu persis alasan Pak Harmoko (mantan Ketua MPR) terhadap Presiden Soeharto. Rakyat masih cinta, rakyat yang mana kita tidak tahu," katanya.

"Jadi godaan yang sama yang dialami presiden sebelumnya sedang merasuki presiden Jokowi, lalu melalui menteri-menterinya, melalui anggota kabinet, ketua umum partai, dan lewat lembaga survei godaan itu mau dirasionalisasikan kepada publik bahwa ini suara rakyat dan segala macamnya," ucapnya lagi.

2. Jokowi sebut siapa pun boleh usulkan agar Pemilu 2024 ditunda

Presiden Jokowi memberi penghargaan Bintang Jasa dan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 11 November 2020 (YouTube/Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, sikap Presiden Jokowi ketika menyampaikan tanggapannya secara langsung pada 2022, cenderung melunak. Bila pada 2019 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tegas menolak, bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa sikap tersebut sama saja dengan menampar mukanya, maka kali ini Jokowi membolehkan siapa pun mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda.

Ia menyatakan bakal patuh kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. "Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh kepada konstitusi," ungkap Jokowi di Istana Bogor kepada harian Kompas pada Sabtu kemarin.

Jokowi menambahkan, siapa pun boleh dan sah-sah saja mengusulkan wacana agar Pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

"Mau itu menteri atau partai politik, siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan Pemilu. Karena ini kan demokrasi, berpendapat kan bebas saja. Tapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya, maka harus tunduk dan taat pada konstitusi," tuturnya.

3. Jusuf Kalla ingatkan bila Pemilu dipaksakan untuk ditunda, berpotensi timbulkan konflik

Jusuf Kalla saat memberikan pesan di Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada Selasa (17/8/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sementara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) ikut memberikan peringatan keras agar jangan sampai ada pelanggaran konstitusi dengan menunda pesta demokrasi. Sebab, bila Pemilu 2024 terus dipaksakan untuk ditunda, maka berpotensi menimbulkan konflik dan keributan.

Ia menegaskan penundaan Pemilu 2024 menyalahi konstitusi. Sebab, Pemilu sudah diamanatkan untuk digelar setiap lima tahun sekali.

"Kecuali, kalau konstitusinya diubah, (tapi) itu kan menimbulkan konflik. Jadi, kita taat saja kepada konstitusi. Itu saja," kata JK di Makassar, pada 4 Maret 2022.