Jokowi Dorong Pengesahan RUU TPKS, Aktivis Minta DPR Lebih Peka

Erlinda menganggap pernyataan Jokowi soal RUU TPKS bak oase di padang pasar, karena terlalu lama menunggu proses perundang-undangan yang ada di DPR RI. 

Menurut dia, belum disahkannya RUU TPKS pada sidang paripurna sebagai hak inisiatif DPR menjadi spekulasi di masyarakat terutama para aktivis.

"Perintah Presiden RI kepada tim Gugus Tugas percepatan RUU TPKS untuk menyiapkan DIM (daftar Inventaris Masalah) menjadi sebuah pertanyaan tentang Hak inisiasi RUU TPKS. Masyarakat menunggu akhir Drama RUU TPKS sebagai hak inisiasi DPR  dan apakah akan terjadi perubahan yakni menjadi Hak Inisiasi Pemerintah," ujar Erlinda, yang merupakan Ketua Indonesia Child Protection Watch.

Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat kekerasan seksual. Menurut Erlinda, jika situasi ini didiamkan, maka Indonesia akan menghadapi krisis kekerasan seksual. 

Lambannya pengesahan RUU TPKS berpotensi membiarkan para predator kekerasan seksual berkeliaran di lingkungan pendidikan, ruang kantor, tempat umum, dan keluarga.

Re-viktimisasi yang dialami korban mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan dialami korban.

"RUU TPKS hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan korban akan jaminan perlindungan, penanganan, dan pemulihan secara komprehensif serta pencegahan tindakan kekerasan. RUU TPKS juga mengatur pada aspek pencegahan," kata Komisioner KPAI periode 2014-2017 ini.

Korban kekerasan seksual, kata Erlinda, berjuang mulai dari proses penyelidikan dengan melaporkan kejadian yang dialami mereka ke Polisi, dan tak semuanya berjalan mulus sampai ke proses P21. 

Visum jadi salah satu kunci pengungkapan kasus, namun tidak banyak korban yang berani melapor.