Tangerang, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta seluruh pejabat negara untuk 'tutup mata' dalam memberikan izin berusaha pada kegiatan investasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi Investasi 2019, ICE BSD Tangerang, Selasa (12/3).
Lalu, apa yang dimaksud Jokowi dengan tutup mata?
Tutup mata yang dimaksud oleh Jokowi yaitu memberikan kemudahan proses perizinan usaha dan mengawal proses investasi hingga Indonesia mendapatkan investor baru.
Menurut Jokowi, pengawalan juga sangat penting dalam menggaet investor, sehingga tidak juga menabrak aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
"Sekali lagi saya minta PTSP, bupati walikota dan lain-lain, kalau ada investor industri apapun, tutup mata, beri izin. Yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah. Beri izin. Misalnya karet bikin ban, di Sumsel beri izin. Tutup mata," ujar Jokowi di ICE BSD Tangerang, Selasa (12/3).
"Tapi terpenting bukan soal tutup mata, namun kawal. Tunjukkan. Kalau mau beli lahan, tunjukkan lahannya di mana. Itu yang namanya dikawal," lanjut dia.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah agar membantu mempermudah perizinan berusaha, hanya dalam hitungan jam saja. Kecuali, lanjut Jokowi, izin mendirikan bangunan (IMB) yang memang membutuhkan waktu beberapa hari.
"Kalau ada investor yang ingin dirikan industri petrokimia, tutup mata. Pastikan izin sehari selesai. Gubernur, bupati, harus berani. Izin itu hitungan jam. Kalau IMB oke lah. Izinnya diberi dulu, IMB nanti," ungkap Jokowi.
Jokowi mengatakan investor banyak datang ke Indonesia, namun tidak banyak yang berinvestasi karena ada yang salah dengan sistem di Indonesia.
"Ini pasti ada problem. Apakah kecepatan perizinan, mungkin urusan pembebasan lahan yang bertele-tele, sehingga mereka pergi," tutur Jokowi.
Ia pun meminta kepala daerah untuk mencari tahu permasalah terkait susahnya investasi di Indonesia.
"Ini harus dicari. Ini urusan besar Pak Gubernur, bupati, walikota. Karena kuncinya di dua tadi investasi dan ekspor. Kita harus cepat," jelasnya.
Jokowi melanjutkan, apabila ada investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, maka pihak terkait harus mengawal sampai akhir, agar para investor merasa diperhatikan. Sehingga, hal itu bisa memberikan peluang Indonesia lebih banyak mendapatkan investasi.
"Memang harus ada platform online yang mengawal. Sehingga kita tahu prosesnya sampai mana. Sampai mereka benar bangun. Harus ada platform online yang mengikuti proses mereka," ungkap Jokowi.
"Sekali lagi, cari sebetulnya ada apa. Investor berbondong-bondong namun realisasi gam ada 10 persen, ada apa? Kita harus berani evaluasi dan koreksi," katanya lagi.