Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Ecer APBD ke Tiap Dinas

15 Apr 2021, 09:45 WIB

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta para kepala daerah mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik. Ia ingin anggaran daerah tidak dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas, melainkan difokuskan ke program-program prioritas di daerahnya.

"Jangan sampai sekali lagi, yang namanya anggaran itu diecer di setiap dinas, di setiap unit, sehingga setiap tahun itu anggaran terbelanjakan, tapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan oleh pemanfaatannya oleh rakyat," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah, yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 14 April 2021.

1. Jokowi minta belanja modal lebih besar dibanding belanja aparatur

IDN Times/Arief Rahmat

Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah agar bisa membandingkan besar anggaran belanja aparatur dengan belanja modal. Harus diusahakan belanja modal lebih besar dibandingkan belanja aparatur.

"Kalau sudah ketemu belanja pembangunan, belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Hati-hati. Sekali lagi yang Bapak, Ibu, dan Saudara, prioritaskan yang mana," kata presiden.

Jokowi ingin APBD dianggarkan untuk dua prioritas atau maksimal tiga prioritas dengan porsi 60 persen, sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain. "Sehingga, menjadi jelas saya mau jalan di kabupaten saya sampai di desa-desa mulus," kata dia.

2. Jokowi beri contoh fokus anggaran seperti pembangunan pasar atau sekolah

Ilustrasi pengenalan lingkungan sekolah di salah satu sekolah negeri Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Mantan Wali Kota Solo ini memberikan contoh kepala daerah membuat program prioritas untuk pembangunan sekolah atau pasar. Sehingga anggarannya diprioritaskan untuk dua program tersebut.

Dengan adanya fokus anggaran tersebut, kata Jokowi, nantinya bisa terlihat mana yang prioritas dan menjadi unggulan di daerah masing-masing.

"Hati-hati dengan ini, karena APBD itu bisa men-triger pertumbuhan ekonomi di daerah Bapak, Ibu, semuanya. Karena Bapak, Ibu dan Saudara adalah pemimpin provinsi, di kabupaten dan kota, Bapak harus berani menentukan ini, Bapak, Ibu, harus berani menentukan ini," tegas dia.

3. Jokowi sebut kepemimpinan di daerah tidak berlanjut, karena hasil tidak terlihat dan dirasakan rakyat

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan kepala daerah harus bisa mengatur anggaran untuk program prioritas. Sebab, jika anggaran dibagi rata ke setiap unit atau desa, maka akan selalu ada masalah, sehingga hasilnya tidak dirasakan masyarakat.

"Kepemimpinan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi karena anggarannya hilang setiap tahun, realisasi setiap tahun, tapi tidak kelihatan manfaatnya oleh rakyat," kata Jokowi.