Jokowi: Konten Receh Sensasional Korbankan Kualitas Jurnalisme
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hadir pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Medan Sumatra Utara, Kamis (9/2/2023). Dalam pidato pembukanya, Jokowi langsung menyebut dunia pers sedang tidak baik.
"Pada peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja, saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers, selalu itu yang kita suarakan, tapi sekarang apakah itu utamanya tetap sama?" ujar Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Menurut saya sudah bergeser, karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini? Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya," sambungnya.
1. Jokowi minta pers buat berita yang bertanggung jawab
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta insan pers membuat berita yang bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat kini kebanjiran informasi yang dikendalikan oleh robot.
"Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI (Artificial Intelligence)," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar pers tidak hanya membuat berita receh sensasional. Menurutnya, hal seperti itu membuat kualitas karya jurnalistik menjadi buruk.
"Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional, sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita, media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," kata dia.
2. Iklan media 60 persen diambil oleh asing
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, iklan media juga 60 persennya sudah diambil oleh asing. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) soal kerja sama perusahaan platform dengan perusahaan pers.
"Sekali lagi sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform plaform asing. artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita," ujar dia.
3. Jokowi sebut kedaulatan data harus dijaga
Jokowi menyebut, kedaulatan data harus dijaga. Bila semua platform digital dikuasai asing, kata dia, tentu hal itu dapat mengancam kedaulatan data masyarakat Indonesia.
"Data adalah new oil yang harganya tak terhingga dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini," imbuhnya.