Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai LPSK Hingga Rp 24 Juta

Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Setjen LPSK, maka dinilai perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Nomor 35 Tahun 2019.

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini seperti dikutip dari laman Setkab, setkab.go.id, Rabu (3/7).

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran, memiliki besaran yang variatif.

Untuk kelas jabatan 1 mendapat tunjangan kinerja sebesar Rp 1,76 juta, untuk kelas 10 mendapat tunjangan kinerja sebesar Rp 3,95 juta dan yang tertinggi yakni kelas 17 mendapat tunjangan sebesar Rp 24,9 juta.

Kenaikan tunjangan yang telah ditandatangani Presiden Jokowi ini sudah berlaku sejak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 17 Juni 2019. (Hana Adi Perdana)