- Peningkatan Layanan Mina: Penyesuaian kapasitas tenda dan pengadaan sekat privasi bagi jemaah perempuan.
- Sanksi Tegas Transportasi Armuzna: Syarikah bus yang terlambat menjemput jemaah akan di-blacklist tahun depan. Bus Shalawat juga diwajibkan segera beroperasi pasca-Armuzna agar jemaah bisa langsung Tawaf Ifadah dan Tawaf Wada.
- Efisiensi Pemondokan: Memilih hotel yang berjarak dekat dengan Masjidil Haram. Meski harga sewa lebih mahal, skema ini terbukti mampu memangkas biaya transportasi secara drastis.
- Optimalisasi TKDN Katering: Menyetop dominasi bahan baku impor dari Thailand, Yaman, dan India. Dapur katering diupayakan milik pengusaha Indonesia dan menggunakan bahan makanan langsung dari Tanah Air.
- Peningkatan Kualitas SDM: Petugas kloter dan daerah wajib mengikuti training bersertifikasi.
- Rasio Pembimbing Ibadah (Bimbad): Memperbanyak jumlah Bimbad laki-laki guna mengantisipasi kekosongan pendampingan saat Bimbad perempuan sedang uzur syar'i (haid).
- Diplomasi Khusus Armuzna: Menuntut penambahan toilet perempuan/lansia, serta memperluas izin Safari Wukuf bagi jemaah yang sakit parah.
- Haji Hijau (Ramah Lingkungan): "Memberikan tumbler adalah langkah awal. Berikutnya perlu negosiasi kepada syarikah dan Pemerintah Saudi untuk memberikan layanan air minum dalam bentuk dispenser, sehingga bisa mengurangi sampah plastik," jelas Prof. Ilfi.
- Jasa Dorong Anti-Tengkulak: Menyediakan jasa dorong kursi roda terintegrasi dengan harga pasti. Terdapat pula wacana pengantaran lansia ke Terminal Ajyad menggunakan GoCar agar jemaah merasa lebih aman.
- Wacana Bandara Taif: Meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan feasibility study (uji kelayakan) untuk membuka Bandara Taif sebagai pintu masuk/keluar baru demi mengurai kepadatan di Jeddah dan Madinah.
10 Catatan Amirul Hajj: Dari KKHI Berbelit hingga Krisis Ruang di Mina
Jeddah, IDN Times — Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum dinilai berjalan lebih kondusif dan angka kematian jemaah berhasil ditekan. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan terlena. Sebanyak 10 catatan kritis telah dirumuskan sebagai cetak biru transformasi tata kelola haji tahun depan.
Catatan tersebut dibedah tuntas dalam Exit Meeting yang digelar oleh Amirul Hajj bersama Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Sabtu (6/6/2026).
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI sekaligus Amirul Hajj, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan bahwa evaluasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban mutlak negara kepada jemaah.
"Kami melakukan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini dan menyampaikan sejumlah catatan dari Amirul Hajj kepada Kementerian Haji sebagai bahan evaluasi dan kebijakan untuk penyelenggaraan haji tahun depan," tegas Gus Irfan.
Guna membedah rincian teknisnya, Sekretaris Amirul Hajj, Prof. Dr. H. Ilfi Nur Diana, memaparkan poin-poin krusial yang menuntut perombakan sistemik, mulai dari birokrasi kesehatan hingga krisis ruang di Mina.
1. Birokrasi medis KKHI terlalu berbelit
Salah satu sorotan paling tajam adalah panjangnya alur pelayanan kesehatan bagi jemaah yang sakit. Prof. Ilfi mengkritisi sistem rujukan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang dinilai belum efisien dalam merespons kondisi darurat.
"Ada beberapa catatan, termasuk KKHI yang ini memerlukan biaya yang sangat besar dan mempunyai prosedur yang cukup panjang jika pasien mengalami sakit. Yang pertama dari hotel harus ke klinik satelitnya, kemudian baru ke KKHI," urai Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut.
Masalah bertambah karena aturan operasional KKHI saat ini tidak mengizinkan rawat inap (inpatient). "Setelah di KKHI peraturannya tidak boleh rawat inap tetapi hanya rawat jalan, sehingga harus dirujuk kepada rumah sakit mitra, yaitu rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi," paparnya. Ke depan, diplomasi layanan kesehatan akan diperkuat agar KKHI bisa menangani pasien secara lebih tuntas.
2. Kepadatan Mina dan privasi jemaah perempuan
Fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) kembali menjadi pekerjaan rumah terbesar. Lonjakan kuota jemaah tidak sebanding dengan kondisi geografis Mina yang tidak bisa diperluas.
"Luasan Mina tidak bertambah, tetapi jumlah jemaah haji kita terus bertambah. Karena itu ke depan perlu adanya skema-skema atau strategi-strategi bagaimana jemaah bisa terlayani dengan baik mulai dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina," kata Prof. Ilfi.
Terkait hal ini, Amirul Hajj menuntut diplomasi tingkat tinggi untuk merombak fasilitas akomodasi. Pemerintah mendesak adanya penambahan jumlah toilet, serta yang paling penting: pembuatan ruang privasi khusus di dalam tenda Mina agar jemaah perempuan tetap bisa menjaga auratnya dengan nyaman.
Prof. Ilfi menekankan bahwa ekosistem haji ke depan harus berorientasi pada konsep "Ramah Perempuan". Hal ini didasari oleh data demografi jemaah Indonesia yang didominasi oleh kaum hawa.
"Ini bukan berarti tidak ramah kepada laki-laki, tetapi karena jemaah perempuan jauh lebih banyak dari jumlah jemaah laki-laki. Tahun ini lebih dari 55,8 persen dari total 202.000 jemaah. Artinya, lebih dari 112.000 jemaah haji Indonesia adalah perempuan," tegasnya meluruskan angka proporsi jemaah di lapangan.
10 Poin Rencana Transformasi Haji 2027
Beranjak dari berbagai masalah di lapangan, Exit Meeting Amirul Hajj mengunci 10 poin kesimpulan untuk perbaikan tata kelola haji mendatang:
Sebagai penutup, Gus Irfan selaku pimpinan tertinggi operasional haji menyampaikan apresiasi khusus kepada para jurnalis dan Tim Media Center Haji (MCH) yang menjadi jembatan informasi objektif ke Tanah Air.
"Terima kasih kepada teman-teman media yang telah menginformasikan apapun yang terjadi di sini, sehingga membuat keluarga di Tanah Air menjadi tenang. Di tengah arus informasi yang kadang-kadang tidak jelas di medsos, kehadiran teman-teman media memberikan informasi yang sejelas-jelasnya," tutup Gus Irfan.
