Jokowi Sebut Ada Operasi Politik di Kasus Ijazah Gibran, Ini Kata Demokrat

Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo menyinggung adanya operasi politik yang ditunggangi pihak lain terkait gugatan ijazah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ke MK. Jokowi menduga isu tersebut sengaja dimainkan untuk menurunkan reputasi politik seseorang. Meski demikian, ia mengaku tidak terlalu mempersoalkan berbagai tudingan yang terus bergulir.

Jokowi menegaskan, sejak awal dirinya telah melihat adanya unsur politik di balik munculnya polemik ijazah palsu. Menurutnya, persoalan tersebut semakin berkembang setelah muncul pihak-pihak lain yang ikut memanfaatkan situasi.

“Ya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, ya ini menjadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa saja,” kata Jokowi di Bulak Sumur, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).

Politikus PSI itu tidak menampik, polemik ini sengaja dikembangkan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang lebih mendesak. Ia menduga, terdapat kepentingan tertentu yang berupaya memanfaatkan isu ini untuk melemahkan citra politik seseorang.

“Ya… bisa saja seperti itu, bisa saja memang… sekali lagi, operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah dugaan upaya penurunan reputasi politik itu ditujukan kepada dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya sama-sama berpotensi menjadi sasaran.

“Ya dua-duanya bisa,” kata Jokowi singkat.

Meski begitu, Jokowi tidak membeberkan bukti maupun identitas pihak yang diduga berada di balik gerakan tersebut.

MK dalam putusannya menyatakan gugatan tentang keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima, tetapi hakim juga mencatat tidak ada bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran. Sidang putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa, 6 Oktober 2026.

MK menolak memproses gugatan lebih lanjut karena para pemohon (termasuk Denny Indrayana dan 11 orang lainnya) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Para penggugat juga menurut MK bukan merupakan peserta resmi dalam Pemilu Presiden 2024.

Selama persidangan berlangsung, Advokat Denny Indrayana selaku pemohon perkara ini menjelaskan, ditemukan indikasi dan bukti petunjuk awal cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Gibran sebagai cawapres.

Bukti tersebut disebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif. Pertama, terkait adanya perubahan norma Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba dalam Pasal 18 ayat 3 mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.

"Kedua, ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya dalam satu hari – tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019, yang hingga permohonan a quo diajukan, tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya," ucap dia.