Jakarta, IDN Times - Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa pemerintah akan mengkaji perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), bukan pernyataan politis.
"Pernyataan Presiden Jokowi bukan lah politis, tentang keharusan adanya kewajiban organisasi kemasyarakatan yang harus selaras dengan ideologi bangsa, Pancasila," kata Ace dilansir kantor berita Antara, Senin (29/7).
Ace menjelaskan sejatinya pernyataan Jokowi tidak hanya berlaku pada organisasi FPI, tetapi setiap organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia yang memiliki kewajiban taat dan patuh terhadap ideologi kebangsaan RI.
Ace menegaskan, pernyataan Jokowi merupakan tanggung jawab seorang kepala negara, yang ingin menjaga pilar kebangsaan di Indonesia.
"Ini sebagai sikap yang konsisten dari Presiden Jokowi yang terus melakukan penguatan ideologi Pancasila," kata dia.
Ace mengatakan bangsa Indonesia telah memiliki Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang secara tegas menyatakan setiap ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu, kata dia, dalam Perppu tersebut disebutkan setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, RAS, atau golongan. Ormas juga dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
Dalam Perppu tersebut juga dinyatakan ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum serta fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu jelas merupakan sikap dari penegakkan aturan yang kita miliki," kata Ace.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan kemungkinan pemerintah tidak akan memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), apabila organisasi Islam tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara.