Jokowi Sentil BNPB, Mendagri dan Polri soal Aturan PPKM Darurat

17 Jul 2021, 20:35 WIB

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta penyekatan mobilitas masyarakat dievaluasi berdasarkan keefektifan penyekatan dalam menurunkan kasus COVID-19.

Hal itu disampaikan karena melihat kerumunan yang masih cukup ramai saat ia berkunjung ke beberapa tempat di Jakarta dan Jawa Tengah.

"Saya lihat masih cukup ramai tadi malam. Saya ke kampung juga ramai banget. Artinya penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus?" ujar Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

1. Perlu strategi tangani klaster keluarga dan evaluasi penyekatan

Bahaya Klaster Keluarga (IDN Times/Arief Rahmat)

Jokowi mengatakan kasus COVID-19 banyak terjadi di klaster keluarga. Karena itu, perlu ada strategi lain untuk mengintervensi klaster tersebut dan meminta adanya kajian mengenai penyekatan.

"Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini," ujar dia.

2. Jokowi sentil BNPB soal kampanye penggunaan masker

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Karena COVID-19 sudah masuk ke dalam klaster keluarga, menurut Jokowi, penting untuk disiplin protokol kesehatan dan memakai masker.

"Karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, dari awal Jokowi meminta sejak awal kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar bekerja keras mengenai urusan pemberian masker, kampanye masker, tetapi dia belum melihat kinerja tersebut sampai saat ini.

"Yang saya lihat sampai sekarang belum," ketus Jokowi, sambil menaruh masker ke meja kerjanya.

3. Minta Polri dan Mendagri agar tidak kasar dalam tangani masyarakat soal aturan PPKM Darurat

Kabagintel Polri Irjen Agung Budi Maryoto dan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi (IDN Times/Galih Persiana)

Dalam menurunkan mobilitas masyarakat untuk menangani pandemik COVID-19, Jokowi juga meminta Polri dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk berhati-hati mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, khususnya pedagang kaki lima (PKL) hingga toko.

"Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar. Tegas dan santun," tegas Jokowi.