Jokowi Tak Bahas Korupsi di Pidato Kenegaraan, Moeldoko: Lihat Aksinya
Jakarta, IDN Times - Pidato kenegaraan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang tak membahas soal isu korupsi di Sidang Tahunan MPR RI mendapat sorotan. Mengenai hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan perhatian Jokowi soal isu korupsi jangan dilihat hanya dari pidato kenegaraan saja.
Ia menekankan, perhatian Jokowi dengan isu pemberantasan korupsi harus dilihat dari tindakan yang dilakukan.
"Kita konsen melihat action dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Presiden dalam konteks korupsi ini. Jadi jangan hanya konsen pada apa itu dalam amanatnya. Tapi juga tolonglah dilihat (aksinya)," ucap Moeldoko dalam keterangan persnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/8/2021).
1. Pencegahan korupsi jadi agenda besar Jokowi
Menurut Moeldoko, meski Jokowi menekankan pandemik COVID-19 jadi prioritas utama. Namun, agenda-agenda besar lain tidak diabaikan.
"Di antaranya agenda besar itu adalah bagaimana kita mencegah korupsi dan menghindari dari tindakan-tindakan korupsi," ucap Moeldoko.
Ia mengungkapkan, saat rapat terbatas kabinet pada Juli 2021, Jokowi menekankan indeks persepsi korupsi dan layanan publik agar menjadi atensi bagi semua jajaran.
"Itu presiden langsung memimpin di dalam sidang kabinet, itu sangat ditekankan tentang indeks persepsi korupsi dan layanan publik supaya menjadi atensi yang serius bagi seluruh jajaran di kabinet," tuturnya.
2. Moeldoko katakan OSS jadi salah satu bukti nyata open government
Berikutnya, mantan Panglima TNI ini menuturkan perizinan dalam sistem Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu indikator Indonesia sudah menjalankan open government.
"Buktinya apa, buktinya Indonesia dua kali ditunjuk menjadi dewan pengarah di Open Government Partnership. Terakhir saya datang itu di Georgia. Karena apa, karena melihat perkembangan (penanganan) korupsi di Indonesia cukup bagus," ungkap dia.
Dia mengklaim cara-cara pengelolaan pemerintahan yang terbuka sangat nyata. OSS, kata Moeldoko, nenjadi salah satu indikasi Indonesia ingin jauh dari korupsi.
3. Jokowi perintahkan sejumlah lembaga untuk perhatikan pengelolaan anggaran pandemik
Lebih lanjut, untuk kebijakan penanganan pandemik COVID-19, Jokowi juga ingin pengelolaan keuangan dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, Moeldoko menyebut, Jokowi meminta BPKP, LKPP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri ikut terlibat di dalamnya.
"Jadi ini maksud saya, perlu masyarakat paham bahwa langkah-langkah nyata terhadap pencegahan korupsi dan penindakan korupsi itu sangat-sangat jelas dijalankan oleh Bapak Presiden," ucap Moeldoko.