Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali menggelar rapat terbatas bersama menteri kabinet dan Tim Gugus Tugas COVID-19 mengenai pencegahan virus corona. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar.
Jokowi pun meminta Tim Gugus Tugas COVID-19 untuk menyusun rencana jelas terkait pembatasan sosial berskala besar tersebut.
Di dalam ratas siang ini, Jokowi juga meminta kepada agar pembatasan sosial berskala besar segera dilakukan. Ia mengatakan, nantinya kebijakan tersebut akan diikuti dengan status darurat sipil.
"Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," ujar Jokowi yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).
Kemudian, Jokowi mengingatkan, dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah pusat harus menyiapkan aturan yang lebih jelas kepada pemerintah daerah.
"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas kepada provinsi, kabupaten dan kota, sehingga mereka bisa bekerja," tuturnya.
Lalu, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan karantina wilayah tetap menjadi kewenangan pusat.
"Saya ingatkan, kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi berharap bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama. Semua kebijakan harus dikalkulasikan dengan baik
"Satu visi yang sama, kebijakan yang sama, semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan mau pun sosial ekonomi yang ada," ucapnya.