Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan tidak setuju jika presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Jokowi, presiden harus dipilih lewat rakyat, sebab dia pun juga dipilih oleh rakyat.
Pembicaraan tentang pemilihan presiden lewat MPR muncul usai PDI Perjuangan menyatakan keinginannya menghidupkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pernyataan itu disampaikan dalam kongres ke-5 PDIP yang berlangsung di Bali pekan lalu.
Sikap Jokowi tersebut didukung oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dia menilai sikap Jokowi yang menolak presiden dipilih melalui MPR sudah benar.
"Biar masyarakat secara langsung menilai dan memilih presidennya. Tidak mewakilkan melalui wakilnya di MPR. Karena jika pemilihan di MPR, sama saja kembali ke zaman Orde Baru, dan pilihan MPR tak akan sama dengan pilihan rakyat," ujar Ujang saat dihubungi IDN Times, Rabu (14/8).
Terkait pernyataan Jokowi yang disebut bertolak belakang dengan usulan partainya, Ujang menyebut hal itu wajar saja. Pasalnya, Jokowi yang sudah menjadi presiden bukan lagi milik PDIP, melainkan milik rakyat Indonesia.
"Karena Jokowi milik semua partai. Milik semua rakyat Indonesia. Bukan milik PDIP lagi ketika sudah jadi presiden. Dia tidak lagi mewakili partainya. Termasuk partai yang mengusungnya, yaitu PDIP," terang Ujang.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tak setuju apabila presiden kembali ditetapkan oleh MPR. Menurut mantan Gubernur DKI itu, sistem pilpres di Indonesia sejak 2004 sudah tepat, yaitu dipilih oleh rakyat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).